Ketua Panitia Protap Terancam Hukuman Mati

Ketua Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli Ir GM Chandra Panggabean, mulai menjalani
persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (28/7). Chandra didakwa pasal berlapis dan terancam hukuman mati.
Dinilai sebagai orang yang paling betanggungjawab atas tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat pada aksi anarkis 3 Februari lalu, jaksa penuntut umum (JPU) Windu Suwondi mengenakan terdakwa dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHPidana, dengan ancaman maksimal hukuman mati.
Selain itu, Chandra juga dikenakan pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan, pasal 170 KUHPidana, tentang pengrusakan secara bersama-sama, pasal 160 KUHPIdana, pasal 146 KUHPidana, pasal 335 KUHPidana jo pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana.
Dalam persidangan itu, Windu mengatakan, Chandra Panggabean merupakan dalang pelaksanaan unjukrasa maut, serta otak pelaku perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Abdul Azis Angkat, dalam unjukrasa pada 3 Februari lalu. Selain menghilangkan satu nyawa manusia, aksi anarkis yang dipimpin Chandra juga menimbulkan kerugian negara hingga Rp500 juta lebih.
Dalam siding itu juga diungkapkan kalau Chandra telah sengaja mengumpulkan ribuan massa termasuk mahasiswa Universitas Sisingamangaraja XII, untuk menggeruduk Gedung DPRD Sumut. Selain itu, sejumlah bukti berupa gembok yang berfungsi untuk mengunci pagar keluar gedung untuk mengurung anggota dewan termasuk Abdul Azis Angkat, juga dipaparkan dalam dakwaan.
Perencanaan pembunuhan terhadap Abdul Azis angkat juga dikuatkan dengan adanya peti mati, rantai, dan hasil visum dari RSU Pirngadi Medan yang menjelaskan Abdul Azis Angkat tewas akibat terkena pukulan di bagian jantung. "Kau tandatangani saja surat persetujuan pembentukan Protap ini ketua. Kalau gak nanti bisa mati kau. Di luar massa sudah tak terkontrol lagi. Tinggal sekali instruksi, mereka bisa berbuat apa saja," kata Windu menirukan ucapan Chandra ketika itu.
Sidang kasus protap dengan agenda dakwaan terhadap dalang kerusuhan Chandra Cs ini diwarnai aksi protes antara pengacara terdakwa dan Kapoltabes Kombes Pol Imam Margono karena tidak diizinkan masuk ruang persidangan. Para pengacara masing masing terdakwa dihalau petugas kepolisian dan tidak diizinkan masuk Gedung PN Medan karena tidak dapat langsung menunjukkan suarat kuasa sebagai pengacara terdakwa. Mereka akhirnya diperbolehkan masuk setelah salah seorang pengacara yang sebelumnya berada di dalam membenarkan keterkaitan mereka dalam persidangan.
Sebelumnya kepolisian juga sempat bersitegang dengan wartawan yang hendak masuk ke ruang sidang guna melakukan peliputan. Seorang oknum perwira langsung menghadang dan menyuruh anggotanya melarang wartawan masuk. Persitegangan ini sempat menunda persidangan Chandra yang hendak dimulai.
Kapoltabes Medan Kombes Imam Margono yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, permasalahan terjadi karena terjadinya kesalahpahaman antara anggota polisi dan wartawan serta pengacara yang hendak. "Semuanya akhirnya kita perbolehkan masuk," tukasnya singkat.imb