Menyorot Rumah Dinas Pejabat, Pempropsu diharap Jangan Diskriminasi

OnlineMadani-Pemerintah Propinsi Sumatera Utara diharapakan tidak melakukan diskriminasi kepada mantan pejabat yang menempati rumah dinas. Pendataan aset milik Pempropsu harus dilakukan secara merata kepada seluruh PNS dan pejabat yang masih bertugas maupun yang sudah menjalani masa pensiun.
"Kita menerima sikap yang melakukan untuk pendataan aset milik pemerintah. Tetapi pendataan aset harus dilakukan dengan merata tidak seperti saat ini, sepertinya ada diskriminasi yang dibuat kepada saya," ungkap mantan Kepala Kesbanglinmas Pemprosu, Edi Amman Saragih di kediamannya, Senin (27/7).
Dikatakannya, pemasangan plang tanda aset milik pemerintah yang dilakukan Pempropsu di rumah dinas yang ditempatinya terkesan adanya tindakan diskriminasi terhadap dirinya. Tidak sedikit aset milik Pempropsu yang berada di daerah tingkat II yang belum dan hingga kini ada yang telah dijadikan milik pribadi.
"Ijin rumah yang saya tempati ini ada. ijinya dikeluarkan oleh Dinas Tarukim Sumut. Selain itu, ijin dari Gubernur Sumatera Utara saat itu (almarhum) T Rizal Nurdin, dalam bentuk surat ada diberikan beliau kepada saya untuk nempati rumah dinas ini," beber mantan TNI tersebut.
Bila Pempropsu ingin mengambil alih aset, beber Edi Amman, haruslah melalui prosedur dan aturan yang dikeluarkan seperti saat mantan Sekda Muhyan Tambuse melakukan pendataan aset. Pansus pendataan aset saat itu melakukan tugas dengan baik, tetapi karena adanya cemburu dari pihak-pihak lain pendataannya jadi terhenti.
"Bila perlu kita akan bayar. Selaku putra daerah, tidak seharusnya mereka (Pempropsu) bersikap demikian pada saya. Banyak aset yang saat ini telah berubah bentuknya, dari rumah dinas menjadi rumah pribadi dan dapat dilihat diantaranya di Jalan Hayamuruk, Jalan Sakti Lubis, Jalan AH Nasution atau Arama Haji dan banyak lagi yang lainnya," pungkasnya.
Dengan sikap diskriminasi yang ditunjukan Pempropsu untuk menarik rumah dinas yang saya tempati, terang Edi Amman, sepertinya ada sikap tidak terima dari pejabat saat ini. " untuk lebih jelasnya pejabat Pempropsu berkordinasi dulu, karena yang mengetahui persoalan aset pempropsu sesuai
keputusan Gubsu tahun 1999 diserahkan pengelolahannya kepada Dinas Tarukim," cetusnya.
Ditempat terpisah, Kabag Analisa dan Kebutuhan Pempropsu mengaku saat ini pendataan yang dilakukan masih sebatas rencana dan membutuhkan anggaran yang sangat bersa karena aset milik Pempropsu sangat banyak terdapat diseluruh daerah tingkat II. "Untuk tahun 2008 baru 38 titik aset yang diberi plang tanda milik pempropsu. Tahun 2009 belum ada karena terbentur anggaran, direncanakan berkisar 90an aset yang akan diberi plang," jelas Kabag Analisa dan Kebutuhan, Hj Nurlela SH di ruang kerja, Senin (27/7).
Aset milik Pempropsu diketahun mencapai ribuan, baik itu tanah kosong maupun tanah dan rumah. Khusu pada tahun ini, kata Nurlela, yang belum diberi plang tanda milik Pempropsu karena terbentur dengan dana yang tidak ada. Karena anggran dana yang digunakan untuk membuat plang tanda di masuk ke dalam APBD.
" Ya jelas dari APBD, kok uang pribadi kan nggak mungkin. Lagian saat ini kita harus hati-hati menggunakan uang negara apa lagi reformasi yang dilakukan telah kebablesan," aku Nurlela.
Sementara, Kepala Biro Perlengkapan dan Inventaris Pempropsu, Bondaharo menantang mantan Kepala Kesbanglinmas, Edi Amman Saragih untuk menunjukan surat ijin menempati rumah dinas di Jalan Gaja Mada No 32 Medan yang diterima dari Dinas Tarukim Sumut dan mantan Gubsu (almarhum) T Rizal Nurdin.
"Yang jelas kita tidak ada melihat ijin tertulis penempatan rumah yang dihuninya. Kalau memang ada ijin dipegangnya tolong tunjukan. Kita bertindak sesuai dengan PP No 7, jika demikian tolong diperjelas dari Dinas Tarukim," ungkap Bondaharo menjawab pertanyaan wartawan di Gubernuran, Senin (27/7)