Ratusan Buruh PT “MIB” Kembali Unjuk Rasa Kegedung DPRD DS

LUBUK PAKAM- Untuk kesekian kalinya ratusan buruh PT Mahakarya Inti Buana (MIB) kamis (4/2) kembali berunjukrasa ke DPRD Deli Serdang guna menyampaikan tuntutan mereka yang sebelumnya tentang hak normatif yang hingga kini belum di indahkan oleh pihak perusahaan selain itu pihak perusahaan semangkin semena mena terhadap buruh.

Dengan mengenderai ratusan sepedamotor, dan membawa poster yang isinya mengecam pihak perusahaan yang memproduksi sarung tangan plastik itu para pengunjuk rasa tiba di halaman kantor DPRD Deli Serdang sekira pukul 09:00 Wib mereka langsung berorasi didepan pintu utama gedung DPRD yang langsung di pagar betis oleh ratusan kepolisian Polres Deli Serdang bersama pihak Satpol PP.

Dalam orasinya, buruh mengatakan, menuntut agar tujuh rekan mereka di perkerjakan kembali yang telah di PHK oleh pihak perusahaan, perkerjakan kembali buruh yang telah di rumahkan, jalankan segera hak normatif buruh yang berkerja di PT (MIB), jadikan buruh menjadi karyawan tetap, cabut izin biro jasa di PT (MIB) karena diduga melanggar UU ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan tangkap serta adili biro jasa yang mengenai penggelapan dana Jamsostek.

Lebih satu jam berorasi, selanjutnya salah seorang anggota dewan dari Komisi B menghampiri pendemo, dan selanjutnya beberapa delegasi diminta masuk ke ruang komisi untuk berdialog seputar aspirasi buruh itu.

Dalam dengar pendapat itu, pihak DPRD juga menghadirkan pihak Disnaker Deli Serdang. Dalam dialog, buruh mengatakan kalau pihak Disnaker lamban dalam menangani permasalahan buruh, sehingga pihak perusahaan terkesan kebal hukum dalam menuntaskan masalah hak-hak buruh pabrik selain itu dilihat oleh para buruh pihak perusahaan semangkin semena mena

Menyikapi permasalahan ini, Komisi B DPRD Deli Serdang meminta kebijakan pihak Disnaker untuk menyelesaikan tuntutan buruh PT Maha Karya Inti Buana yang terletak di Desa Dalu X A Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, sesuai dengan Undang- undang tenaga kerja Nomor 13..Tahun 2003.(gamed)

Selanjutnya...

Delapan Proyek Pembangunan Jalan di Perkim Dinilai Fiktif

Madani Online

Setidak ada proyek pembangunan jalan setapak dilakukan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) tahun 2010 dinilai fiktif. Karena, tidak disebutkan nama jalan mana yang akan dibangun.

Hal ini terungkap dalam rapat gabungan pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2010 DPRD dan SKPD, Rabu (13/1) di ruang Paripurna gedung DPRD Medan.

Temuan ini disampaikan anggota komisi D Gofried Effendi Lubis saat pembahasan. Dikatakannya, di dalam RAPBD disana dicantumkan pembangunan jalan setapak di daerah kecamatan Medan Area jalan xxxxx. Setahunya, selama tinggal Kota Medan tidak ada nama jalan xxxxx.

"Seumur saya sudah 45 tahun tinggal di Kota Medan, belum pernah ada saya melihat nama jalan xxxxx. Artinya, proyek pembangunan jalan tersebut dinilai fiktif" ucapnya. Tidak hanya itu, Gofried juga mempertanyakan soal biaya pembangunan jalan setapak yang dinilai tidak wajar sebesar Rp.750 ribu/meternya. Sementara, dilapangan setelah dicek harga permeternya sebesar Rp.139 ribu.jelasnya.

Sementara itu, menjawab pertanyaan dari anggota dewan tersebut. Kadis Perkim Iriadi Irawadi menjelaskan, pembangunan jalan setapak tersebut tidak ada yang fiktif, hanya saja belum dibuat saja nama-nama jalan tersebut. Nantinya setelah ini akan kita letakan jalan tersebut. Dan terkait biaya pembangunan jalan setapak tersebut, harganya diambil dari analisa harga tahun 2010. "Kita tidak ada membedakan harga di satu lokasi."jelasnya. (Bayu)

Selanjutnya...

Kelalaian Kerja, Petugas Tekhnisi Rekanan RSU Dr Pirngadi Medan Terjepit Mesin Strika

Madani Online

MEDAN-Akibat kelalaian dalam kerja, seorang tekhnisi rekanan RSU Dr Pirngadi Medan yang diketahui bernama Ahmad Fauzi Tumangor (23) mengalami luka bakar dilengan sebelah kanan akibat terjepit mesin strika yang hendak diperbaikinya.

Dengan kondisi merasakan sakit yang tak tertahankan warga Jalan Palembang Kelurahan Tumba Jae, Kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah (Tapteng) ini langsung dibawa ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) guna mendapatkan pertolongan secara intensif oleh tim dokter.

Kejadian ini berawal, Rabu (13/1) sekira pukul 10.00 Wib, dimana saat itu korban hendak memperbaiki 1 diantara 5 unit mesin strika yang dimiliki rumahsakit milik Pemko Medan. Namun ketika hendak memperbaiki dan mencoba menyetel mesin yang tersebut, tiba-tiba lengan korban tertarik ke dalam mesin.

Merasakan sakit yang tak tertahankan, korban pun teriak hingga mengundang teman-temannya untuk datang ke ruangan tersebut. Melihat korban terjepit di mesin, salah seorang teman seprofesi langsung mencoba membantu korban untuk mengeluarkan tangannya dari mesin itu.

Setengah jam berlalu, akhirnya tangan korban pun dapat dikeluarkan dari mesin strika yang rusak itu dan membawa korban ke IGD RUSPM. Terpisah, Kasubbid Sarana Non Medis, Drs Rustam Siregar menjelaskan hal tersebut terjadi ketika sedang memperbaiki mesin strika yang rusak.

“Saat menyetel mesin, ia langsung mencoba mesin tersebut apakah sudah dapat digunakan atau tidak, namun begitu korban mencobanya, tiba-tiba tangannya tertarik ke dalam mesin strika yang masih berjalan itu, sehingga lengannya mengalami luka bakar,” jelasnya singkat. (Arafat)

Selanjutnya...

Honor Kegiatan PNS Dinsosnaker Dipertanyakan

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Banyaknya honor kegiatan PNS di Dinsosnaker (Dinas sosial Dan Tenaga Kerja) yang dicantumkan di laporan Anggaran Belanja APBD 2009, patut dipertanyakan. Pasalnya, banyaknya laporan Anggaran Belanja yang dicantumkan di APBD 2009 jumlahnya terlalu besar dengan dipecah menjadi tujuh belas program kegiatan dan tidak dibuat secara spesifik atau tidak jelas.

Hal itu ditanyakan anggota Fraksi Golkar Cp.Nainggolan kepada dinas sosial dan tenaga kerja dalam rapat gabungan komisi dengan SKPD Kota Medan diruang sidang paripurna DPRD Medan (13/11) pagi tadi. Cp.Nainggolan mengatakan, dalam belanja anggaran langsung, banyak dicantumkan honor kegiatan PNS, ini jadi pertanyaan, honor apa ini dan kegiatan apa ini, ini kan tidak dijelaskan apa saja yang kegiatannya secara spesifik" kata Cp.Nainggolan.

Selain itu, dengan anggaran senilai ratusan juta rupiah, patut dipertanyakan untuk honor PNS itu dan apa saja kegiatan 17 program itu. Tidak hanya itu, Cp.Nainggolan juga mempertanyakan tentang rapat penetapan UMK (Upah Minimum Kota) yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 250 juta rupiah. "Berapa orang yang melakukan rapat itu dan siapa saja yang mengikuti rapat tersebut hingga menghabiskan dana 250 juta rupiah" pungkap Cp.Nainggolan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Dinsosnaker menjawab semua honor yang dicantumkan ada kegiatannya. Selain itu honor-honor yang dicantumkan diberikan kepada kegiatan yang ada.

Selain itu, pihak dinsosnaker juga mengatakan, akan memberikan laporan kegiatan dan penggunaan anggaran yang menghabiskan 250 juta rupiah serta memberikan laporan kegiatan penggunaan anggaran yang dipertanyakan" ungkapnya.

Selanjutnya...

Pemko Medan Dihimbau Tertibkan Kebutuhan Masyarakat

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Pemerintah Kota Medan dihimbau tidak hanya melakukan penertiban pedagang kaki lima dan masalah drenase, namun juga melakukan penertiban masalah kebutuhan masyarakat.

Hal itu dikatakan anggota komisi C DPRD Medan Djumadi,Spd.i kepada Madanionline (11/1) pagi tadi. Djumadi mengatakan, selain melakukan penertiban masalah pedagang kaki lima ataupun masalah drenase, Pemko Medan juga seharusnya melakukan penertiban masalah kebutuhan masyarakat kota Medan.

Djumadi menjelaskan, salah satu masalah kebutuhan masyarakat yang perlu disikapi Pemko Medan ialah masalah sulitnya masyarakat dalam memperoleh gas LPG 3 Kg setelah ditariknya subsidi minyak tanah oleh Pertamina sejak tanggal 1 Januari 2010 kemarin.

Hal itu harus dilakukan Pemko Medan karena gas LPG 3 Kg merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. "jadi jangan sampai masyarakat marah dan berdemo dahulu karena kesulitan memperoleh gas LPG, baru Pemerintah mulai bergerak" ungkap Djumadi.

Selain itu, Djumadi juga mengatakan, Pertamina juga diminta untuk segera mengambil tindakan atas kelangkaan gas LPG 3 Kg ini. Karena langkanya tabung gas LPG 3 Kg ini juga merupakan tanggungjawab dari pertamina setelah melakukan konversi dari minyak tanah ke gas. "Jangan tunggu masyarakat marah dan berdemo dulu baru Pemko dan Pertamina mengambil tindakan" ungkap Djumadi.

Selanjutnya...

Pertamina Dinilai "Tidak Bertanggungjawab" setelah Melakukan Konversi

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Hilangnya gas LPG 3 Kg dipasaran setelah Pertamina melakukan konversi minyak tanah ke gas yang kini telah menarik subsidi untuk minyak tanah, Pertamina dinilai tidak "bertanggungjawab" setelah melakukan konversi minyak tanah ke gas.

Hal itu dikatakan anggota komisi C DPRD Medan Djumadi,Spd.i kepada Madanionline (11/1) pagi tadi menanggapi keluhan masyarakat atas langkanya gas LPG 3 Kg dipasaran. "kita menilai Pertamina tidak "bertanggungjawab" setelah melakukan konversi minyak tanah ke gas karena tidak siap memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 Kg" ungkap Djumadi.

Djumadi mengatakan, sebelumnya dia telah mencoba menghubungi pihak Pertamina terkait dengan kelangkaan gas LPG ini, dan Pertamina hanya menjawab sarana pendukung pihak Pertamina dalam mendistribusikan gas LPG 3 Kg belum siap sehingga Pertamina masih terbatas dalam mendistribusikan gas LPG 3 Kg.

Hal ini menunjukan pertamina "tidak bertanggungjawab" setelah melakukan konversi minyak tanah ke gas dengan menarik subsidi minyak tanah sejak tanggal 1 Januari 2010 kemarin, pungkas Djumadi dari Fraksi PKS ini.

Selanjutnya...

Gas Langka Dipasaran Pertamina Dianggap Gagal Lakukan Konversi

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Langkanya gas LPG dipasaran terutama untuk tabung 3 Kg setelah ditariknya subsidi minyak tanah, membuat masyarakat semakin menderita akibat sulitnya masyarakat mencari keberadaan gas LPG 3 kg.

Menyikapi hal itu, Pertamina dianggap telah gagal dalam melakukan konversi dari minyak tanah ke gas. Pasalnya, setelah pertamina menarik subsidinya kepada masyarakat Kota Medan sejak tanggal 1 Januari 2010, kini gas LPG 3 kg mulai langka dipasaran, artinya Pertamina tidak siap menyediakan gas LPG 3 kg setelah menarik subsidi minyak tanah.

Hal itu dikatakan anggota komisi C DPRD Medan dari Fraksi PKS Djumadi,Spd.I kepada madanionline (11/1) pagi tadi. Djumadi mengatakan, dengan langkanya gas LPG 3 kg dipasaran setelah Pertamina menarik subsidi minyak tanah untuk kota Medan sejak tanggal 1 Januari 2010 kemarin, Pertamina dianggap gagal melakukan program konversi minyak tanah ke gas karena tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal penggunaan gas LPG 3 kg.

Selain itu, Djumadi juga mengatakan, setelah menarik subsidi minyak tanah, seharusnya Pertamina bisa memenuhi permintaan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Karena, setelah subsidi minyak tanah ditarik pertamina, masyarakat akan menggunakan gas LPG dalam memenuhi kebutuhan hidupnya" ungkap Djumadi.

Selanjutnya...

Pengadaan Deliniator Dishub Hamburkan Uang Negara

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Pengadaan Deliniator di Dinas Perhubungan Kota Medan dinilai sebagai upaya penghamburan uang negara. Pasalnya, selain tidak ada manfaatnya, pengadaan Deliniator ini juga berpotensi menjadi salah satu kebocoran anggaran karena dianggarkan dalam APBD 2010, harganya terlalu jauh dengan harga yang ada dipasaran.

"Nggak ada manfaatnya," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Porman Naibaho Minggu (10/1), katanya menyikapi dimasukkannya kembali alokasi untuk pengadaan dan pemasangan deliniator di Medan dengan alokasi anggaran Rp 650 juta. Padahal fraksi ini telah berulang kali menolak pengajuan anggaran serupa, namun tetap saja dimasukkan, ungkap Dinas Pehubungan. Apalagi dari pengajuan tersebut, disebutkan
setidaknya dalam pengadaan Jalan Pattimura termasuk salah satu titik yang akan dipasang dengan menggunakan RAPBD Medan 2010 sebanyak 35 unit. Dengan harga deliniator mencapai Rp 629.600,- per unitnya.

"Kami mempertanyakan pengadaan dan pemasangan deliniator ini seperti apa manfaatnya, "tanya juru bicara fraksi PDIP, Daniel Pinem dalam penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD Medan 2010, kemarin. Fraksi ini juga meminta agar Kejaksaan turun tangan untuk memeriksa terkait pengadaan marka jalan seperti deliniator yang dinilai berpeluang terhadap terjadinya kebocoran anggaran.

Hasyim, Wakil ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, menegaskan anggaran pengadaan deliniator ini terlalu terlalu tinggi harganya.”Jika dilihat dari harga yang diajukan Dinas Perhubungan, nominalnya terlalu tinggi. Berdasarkan harga pasar, seharusnya tidak sampai begitu. Setidaknya, setengah harga dari itu,”kata Hasyim seraya menambahkan, kenaikkan harga yang ditetapkan tersebut, terlalu tinggi.

Seharusnya lanjut Hasyim, Dinas Perhubungan dapat memaksimalkan alokasi anggaran yang telah ada dengan program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan tepat sasaran. Sehingga kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran bisa ditekan. Untuk diketahui berdasarkan RAPBD Medan 2010, diketahui juga jika Dinas Perhubungan Medan selain intuk pengadaan dan pemasangana juga mengajukan alokasi untuk belanja rehab deliniator senilai Rp 45 juta.

Selanjutnya...

Infrastruktur Dan Drenase Dikeluhkan Masyarakat

Madani Online

MEDAN-Masalah infrastruktur dan drainase menjadi masalah yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD kota Medan (6/1) pagi tadi dalam penyampaian hasil reses anggota dewan yang dilakukan pada akhir desember 2009 lalu.

Anggota DPRD Kota medan dari daerah pemilihan 1 Parlaungan Simangunsong mengatakan pihaknya juga menerima keluhan masyarakat tentang pendaftaran jaminan pengamanan kesehatan Medan sehat JPKMS, serta tempat pembuangan sampah TPS yang kurang memadai.

Selain itu, ia juga mengatakan dinas kesehatan diharapkan melakukan fogging berkala berkala di kecamatan medan amplas denai area dan kota.

Sementara itu, anggota dewan dari daerah pemilihan 2 Damai Yona Nainggolan mengatakan pengaspalan jalan harus juga diprioritaskan di kecamatan Medan Maimun, Polonia, Johor, Tuntungan, Selayang baru dan Sunggal. Pasalnya, didaerah tersebut masih banyak jalan yang rusak.

Tidak hanya itu, pengurusan akte lahir dan KTP harus dibenahi di daerah itu karena masyarakat di berbagai kecamatan itu mengeluhkan pengurusan akte diri tersebut.

Menanggapi beberapa pernyataan anggota DPRD Medan tersebut, penjabat Walikota Medan Rahudman Harahap yang diwakili Sekretaris Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan, dengan hasil yang diinformasikan para legislator atau pihak eksekutif, Pemko akan berusaha memperbaiki kinerja mereka khususnya di dinas yang bersentuhan langsung dengan keluhan masyarakat itu seperti dinas kesehatan, bina marga serta termasuk kependudukan.

Sekedar informasi, Reses ketiga sejumlah anggota dewan dilakukan pada tanggal 28 sampai 30 desember lalu dan dalam rapat paripurna tadi hanya ada 1 kepala dinas yang menghadirinya yakni Dinas Bina Marga. (Bayu)

Selanjutnya...

Indomaret mengganggu UMKM

Madani Online

Komisi C DPRD Medan yang diwakili Zulmorado,S Siregar mengatakan keseriusan mereka melindungi UMKM (usaha mikro kecil menengah) di gedung dewan, Senin (4/1). " Kami serius melindungi dan membela adanya UMKM terutama yang ada di Medan, adanya UMKM ini akan mengurangi tingkat penggangguran, " Ujar Zulmorado kepada MadaniOnline.

Zulmorado melanjutkan lagi, kenyataan dilapangan, usaha mikro ini sudah terganggu dengan hadirnya Indomaret yang semakin menguasai Medan. Hampir setiap sudut di kota Metropolitan dipenuhi usaha yang berasal dari kota Jawa ini.

Pada dasarnya UMKM dilindungi oleh perda no.14 tahun 1999 yang berisikan tentang perlindungan usaha mikro kecil menengah. " Berdasarkan perda no 14 tahun 1999 ini maka kami akan semakin yakin saja berbuat guna mensejahterakan rakyat, " Sambung Zulmorado lagi.

Kini harapan Zolmorado, pemko dan Disperindag segera mengkaji ulang dengan hadirnya usaha dagang Indomaret, karena sudah sangat menggangu bagi pengusaha dagang kecil. " Kepada Pj. Walikota agar lebih berani mengkaji ulang hadirnya usaha Indomaret ini, http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5590375286608206895#sebab kriminalitas akan terus menghantui kehidupan di kota medan, dan perhatian penuh kepada UMKM, " tandasnya. (Bayu)

Selanjutnya...

Hotel Griya Tidak Miliki Izin

Madani Online

Mantan Kasubdis Pengawasan dan Penindakan, Nistoharjoyo memastikan, hotel Griya yang terletak dikawasan kompleks Griya Riatur, Jalan Tengku Amir Hamzah Medan tak memiliki ijin. Demikian disampaikannya pada wartawan, siang ini di Medan. "Sejak berubah perijinan peruntukannya, Hotel Griya sama sekali tak memiliki perijinan sebagaimana mestinya," ungkapnya.

Dijelaskannya, awalnya Hotel Gria itu perijinannya hanya Rumah Tempat Tinggal (RTT). Namun kenyataannya, saat ini, RTT tersebut, beralih fungsi menjadi Hotel dengan tanpa memiliki perubahan perijinan peruntukannya."Seharusnya, perubahan peruntukan harus ada, baru bisa menjadi hotel," katanya.

Mantan Wakil Komisi D DPRD Kota Medan Periode 2004- 2009, yang kini menjadi anggota Komisi D DPRD kota Medan Priode 2009-2014, CP Nainggolan SE MAP menegaskan, kalau hotel tersebut hingga kini tak memiliki perijinan sebagaimana mestinya."Saat saya menjabat sebagai wakil ketua, hotel tersebut tak mengajukan perubbahan peruntukannya," terangnya. Dan saat saya kembali dipercaya sebagai wakil rakyat daerah ini sambungnya, kondisi sama juga tetap dilakukan hotel tersebut."Artinya, hotel ini terus beroperasi tanpa dilengkapi dengan perijinan sebagaimana mestinya," ungkapnya. (Bayu)

Selanjutnya...

Keberadaan Hotel Griya Dipertanyakan

Madani Online

Disinyalir, hotel Griya yang berlokasi dikawasan komplek Griya Riatur Jalan Tengku Amir Hamzah Medan, tak dilengkapi perizinan sebagaimana mestinya. Demikian informasi yang diperoleh di Dinas Tata Ruang dan Tata Bangungan kota Medan. "Yang kita ketahui, hotel tersebut perijinannya hanya Rumah Toko (Ruko). Namun entah bagaimana kini, Ruko tersebut beralih fungsi menjadi Hotel," kata salah seorang PNS dilingkungan Dinas tersebut, minta namanya tak dikorankan. Karenanya sambung lelaki ini, persoalan ini sesegera mungkin harus diselesaikan.

Data dikumpulkan di lapangan, persoalan ini sempat mencuat kepermukaan. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, belakangan masalah ini menghilang begitu saja. Anggota DPRD Medanpun bahkan dikabarkan pernah mempertanyakan persoalan ini. Dan sepertinya, Pemko sendiri tak bergeming. Dan persoalan ini hingga kini tak kunjung selesai.

Sementara, mantan ketua Komisi D DPRD kota Medan Priode 2004-2009, yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Medan, H Sabar Syamsuriah Sitepu saat dikompirmasi mengatakan, sepanjang sepengetahuannya tidak pernah ada pengajuan perubahan peruntukan terkait hotel ini."Semasa saya menjabat sebagai ketua Komisi D, hotel ini tak pernah mengajukan perubahan peruntukan," ungkapnya.
Kabid Perijinan Dinas TRTB kota Medan, Faisal tak mengetahui soal perijinan hotel tersebut."Seingat saya, hingga kini perubahan peruntukan hotel Gria tak pernah ada," ungkapnya.

Mantan Kepala Subdinas (Kasubdis) Sarana dan Prasarana yang saat ini menjabat Kabid Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), Ramlan Nasution mengaku tak mengetahui persoalan ini."Kalau persoalan ini saya tak mengetahuinya sama sekali. coba tanyakan langsung pada Dolly. Karena saat ini Dolly lah yang menangani persoalan ini," ungkapnya.
(Bayu)

Selanjutnya...

Satpol PP Tebang Pilih Tertibkan Baliho Balon Walikota Medan

Madani Online

Sepertinya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, di bawah kepemimpinan Musaddad, tebang pilih dalam melakukan penertiban banner atau baliho kandidat walikota Medan yang maju pada Pilkada, Mei akan datang. Demikian pantauan madanionline di lapangan.

Informasi lainnya menyebutkan, penertiban hanya dilakukan Satpol PP pada salah satu kandidat yang dikabarkan memiliki kans terkuat untuk menduduki jabatan orang nomor satu dikota ini, lima tahun akan datang.

Ketika persoalan ini dikompirmasi kepada Kepala Satpol PP kota Medan, Musaddad, tak bisa dihubungi. Sementara itu, Satuan Kerja Perangkan Daerah (SKPD) yang bersentuhan langsung dengan papan reklame, dikota Medan menjelaskan, pada dasarnya bisa saja Satpol PP melakukan tindakan penegakan Perda tanpa harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas terkait."Seperti dalam penertiban bainer kandidat walikota Medan yang dilakukan Satpol PP. Itu boleh tanpa melakukan koordinasi dengan Dinas Pertamanan kota Medan," jelas Kepala Dinas (Kadis) Pertamanan kota Medan, Idaham.

Idaham sendiri mengaku belum pernah mengambil tindakan apapun dalam penanganan persoalan ini."Hingga kita belum ada memberikan teguran baik dalam bentuk surat pada masing-masing kandidat Walikota Medan. Tapi kita sudah menghimbau, agar para kandidat menghormati peraturan yang ada dalam persoalan ini," katanya.
Satu hal yang harus diingat sambungnya, boleh saja memasang bainer sebagai media promosi untuk memperoleh dukungan. Namun jangan sampai menghilangkan nilai estetika kota dan tetap bayar pajak. (Bayu)

Selanjutnya...

Harapan Masyarakat Kota Medan Untuk Kota Medan

Madani Online

Medan- Tahun 2010 yang telah bergulir empat hari meninggalkan sejuta harapan bagi masyarakat kota Medan terhadap perkembangan kota Medan agar kedepannya bisa lebih baik dan maju. Medan sebagai kota terbesar ke tiga di Indonesia,harusnya bisa menjadi tolak ukur bagi kota-kota yang lain untuk menjadi contoh yang positif.

Madani Online mencoba melihat seberapa besar harapan masyarakat kota Medan terhadap kemajuan kota Medan."Medan adalah kota tempat segala sarana dan prasarana lengkap tetapi tidak punya kekuatan untuk mengolah sarana dan prasarana tersebut dengan baik, banyak sarana yang dibuat tetapi tidak dirawat seperti:Taman Kota" terang Ardani seorang pegawai swasta.

Teti seorang penjaga kios mengatakan"kalau kota Medan harus bebas dari pemadaman listrik karena pemadaman listrik sangat berdampak buruk bagi kami yang berjualan"."Medan harus punya drainase yang bagus agar tidak terjadi banjir yang membuat kota Medan seperti sungai kalau datang hujan,dan juga menjadi perhatian serius adalah masalah sampah karena di tingkat Nasional kota Medan terkenal dengan kota terjorok"lanjut Nanda seorang Mahasiswi UISU.

Fakar Suhartami Pratama seorang Mahasiswa UNIMED menyarankan "kota Medan harus menjadi kota yang anti korupsi karena kita sudah cukup tercoreng dengan banyaknya korupsi yang melanda kota Medan".

Kota Medan akan menjadi lebih baik jika semua masyarakat kota Medan mampu bersikap lebih perduli terhadap perkembangan kota Medan itu sendiri.

Selanjutnya...

2010 Dana Pendamping di Luar Kuota Jamkesmas Sebesar Rp 7 M

Madani Online

MEDAN-Dana pendamping di luar kuota Jamkesmas ini, di tahun 2009 lalu, Dinkes Sumut mengalokasikan dananya sebesar Rp 4,5 milliar dan ditahun 2010 ini dana tersebut lebih meningkat yakni sebesar Rp 7 milliar untuk biaya kesehatan masyarakat yang tidak mampu. "Dengan peningkatan dana pendamping ini, diharapkan kepada Lurah dan Kepling agar benar-benar mengeluarkan surat keterangan miskin untuk dipergunakan sebagai syarat program ini dengan tepat, jadi Lurah dan Kepling jangan membuat surat keterangan tersebut kepada warga yang mampu atau kaya," tegasnya.

"Dengan adanya dana ini, diharapkan sasarannya dapat mencakup lebih luas lagi, rakyat terpedulikanm perperhatikan dan terlayani dengan baik dan kepada Lurah dan Kepling agar benar-benar memberikan haknya orang miskin, jangan yang bukan haknya dipenuhi sehingga semuanya adil," pungkas Chandra.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Penyusun Program Dinkes Sumut, Sugiyono SSos mengatakan, saat ini program dana di luar kuota Jamkesmas sebesar Rp 4,5 milliar sudah di klaim masing-masing rumahsakit dengan total sebesar Rp 2.320.269.773 dengan rincian RSUP H Adam Malik Medan sebesar Rp 575.397.973, RSU dr Pirngadi Medan sebesar Rp 285.795.526, RS Haji Mina Medan sebesar Rp 54.820.730, RSU Deli Serdang sebesar Rp 261.399.500, ES Imleda sebesar Rp 62.326.775, ESU Pandan Tapanuli Tengah (Tapteng) sebesar Rp 50.022.205 dan RSU Sidikalang sebesar Rp 1.030.002.750. "Untuk jumlah pasien yang masuk dalam program dana ini, masih kita ferifikasi," ungkapnya singkat.

Selanjutnya...

Pertamina Diminta Tindak Pangkalan Minyak Tanah Yang Melakukan Permainan Harga

Madani Online

Kelangkaan minyak tanah dipasaran menjadi kesempatan bagi pangkalan-pangkalan minyak tanah dalam melakukan permainan harga. Hal ini diakibatkan masih antusiasnya masyarakat menggunakan minyak tanah dari pada gas.

Menyikapi hal itu, anggota komisi C DPRD Medan Djumadi,Spd.I dari Fraksi PKS meminta kepada Pertamina untuk segera menindak pangkalan-pangkalan minyak tanah yang melakukan permainan harga dengan menaikan harga diatas Het (harga eceran tertinggi). "kita meminta kepada Pertamina untuk segera menindak pangkalan-pangkalan minyak tanah yang melakukan permainan harga dengan menaikan harga diatas het tertinggi" ungkap Djumadi kepada madanionline (4/1) siang tadi.

Djumadi mengatakan, sejak tanggal 1 Januari 2010 Pertamina memang sudah menarik subsidi minyak tanah. Namun harga het minyak tanah non subsidi hanya 7.300 rupiah per liternya, harga ini sangat jauh dengan harga minyak tanah yang dibeli masyarakat yaitu berkisar 8.000 sampai dengan 9.000 rupiah per liternya. Untuk itu kita meminta kepada pihak Pertamina agar segera melakukan pengawasan harga di pangkalan-pangkalan minyak tanah serta menindak pihak pangkalan minyak tanah yang menjual minyak tanah diatas harga het yang telah ditetapkan Pertamina" pungkas Djumadi. (Bayu)

Selanjutnya...

Humas Pemko Binjai Umumkan Pemenang Karya Tulis Wartawan

Madani Online

Binjai-Walikota Binjai melalui Sekdako Binjai Drs H.Iqbal Pulungan,SH,Map membuka acara pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah lomba karya tulis wartawan Kota Binjai tahun 2009 yang dilaksanakan di warung bambu IAM, Rabu (30/12). Hadir pada saat pengumman antara lain, Kabag Humas Pemko Binjai H.Asnawi,S.sos, Ketua PWI Kota Binjai Muslim Ginting,para wartawan dan LSM Kota Binjai.

Sekdako Binjai Drs H.Iqbal Pulungan,SH,Map dalam sambutannya mengatakan bahwa lomba karya tulis wartawan tahun ini mengambil tema yang sedang actual dan banyak menarik perhatian masyarakat yaitu mencari figure walikota Binjai periode 2010-2015. Tahapan-tahapan untuk pelaksanaan Pilkada sudah dimulai seperti kemarin KPU Kota Binjai sudah melantik PPK dan PPS. Lebih lanjut dikatakan Sekda, bahwa pengaruh pers memang sangat kuat dalam membentuk opini public menjelang Pilkada Kota Binjai, karena itulah sangat penting agar pers tetap profesioanal dan objektif dalam pemberitaan. Sebagai kekuatan keempat demokrasi, pers dituntut bertanggung jawab memberikan pendidikan politik untuk mencerdaskan masyarakat sekaligus meningkatkan partisifasi mereka dalam Pilkada.Dalam konteks ini, pers juga berperan untuk ikut menjaga stabiltas politik dan keamanan tetap kondusif.

Berikut pemenang lomba karya tulis wartawan, juara 1 H.Ilmu Syahril (Hr Mimbar Umum), juara 2 H.Riswan Rika (waspada), juara 3 Eko Agustyo FB (Sindo), harapan 1 Wendy Saragih (Skala Indonesia), harapan 2 Jonita Agina Bangun (Gaya Medan), harapan 3 M.Kamil Ismail (Andalas). Dewan juri, Drs Iqbal Pulungan,SH,Map (ketua), H.Asnawi,S.sos (Sekretaris), H.Ali Muthado, Aulia Andri,S.sos,M.si dan Dailami (Anggota).

Selanjutnya...

GUBERNUR: SUMUT OPTIMISTIS SAMBUT 2010

Madani Online

Medan - Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin menyatakan daerahnya optimistis menyambut tahun 2010 meski diyakini tetap tidak akan lebih mudah dibanding tahun 2009.

"Rasa optimistis kita didasarkan pada apa yang telah kita raih selama tahun 2009," katanya pada dialog refleksi akhir tahun yang digelar di TVRI Medan, Rabu. Pada kesempatan yang juga menghadirkan Wagub H Gatot Pujo Nugroho dan Sekwilda RE Nainggolan itu ia mengaku telah membuat sejumlah langkah terobosan sepanjang tahun 2009, yang pada intinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.

Program pembangunan yang selama 2009 telah dilaksanakan, menurut dia, sejalan dengan visi pembangunan daerah, yakni Sumatera Utara yang maju dan sejahtera dalam harmoni keragaman.

Ia menjelaskan, keberhasilan dari langkah-langkah terobosan yang dilakukan dapat dilihat dari indikator peningkatan kesejahteraan, seperti pertumbuhan ekonomi Sumut yang tercatat sebesar 4,97 persen atau di atas rata-rata nasional yang hanya 4,40 persen.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah itu juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 1,307 juta jiwa warga miskin di Sumut atau sekitar 11,51 persen. Angka tersebut turun dibanding tahun 2006 yang sebanyak 1,980 juta jiwa (15,66 persen), tahun 2007 sebanyak 1,769 juta jiwa (13,90 persen) dan tahun 2008 yang sebanyak 1,472 juta jiwa atau sekitar 12,55 persen.

Demikian juga dengan angka pengangguran terbuka yang mampu ditekan dari 10,1 persen pada tahun 2007 menjadi 9,1 persen (566.478 jiwa) pada tahun 2008 dan kembali dapat ditekan menjadi sekitar 8,25 persen (521.643 jiwa) pada tahun 2009.

Menurut gubernur, berbagai upaya kongkret juga telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut untuk menekan angka pengangguran, antara lain dengan menyusun sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah provinsi, melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring serta evaluasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Pada bagian lain juga disebutkan, untuk mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, yakni "rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit, rakyat tidak lapar dan rakyat punya masa depan", Pemprov Sumut juga telah melakukan berbagai langkah terobosan melalui pengalokasian anggaran dalam APBD.

"Selama 2009 kita telah mengalokasikan anggaran yang berimbang melalui APBD untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan juga pada dinas-dinas lain termasuk untuk pembangunan infrstruktur," katanya.

Selanjutnya...

Tahun 2010 Sumut harus Lebih Baik

Madani Online

Medan - Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun mengajak segenap masyarakat Sumut, tetap menjaga kerukunan dan kedamaian yang sudah terjadi selama ini dapat dipertahankan dengan baik. Dengan itu, tahun 2010 diharapkan Sumut lebih baik dari tahun 2009. Ajakan tersebut disampaikannya dalam keterangan akhir tahun kepada wartawan di Medan,Rabu (30/12) serta menyambut datangnya tahun 2010.

Menurutnya, pembangunan hanya dapat dijalankan dengan baik, jika didukung dengan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang kondusif. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat harus bekerjasama dan saling memberikan gagasan yang konstruktif, agar pembangunan Sumut dapat terwujud sesuai visi misi pemerintah dan harapan masyarakat Sumut.

Selama ini katanya, kebersamaan dan kerjasama sudah terbangun dengan baik antara kelembagaan pemerintah provinsi dan elemen masyarakat. Terbukti dengan terwujudnya kerukunan dan persatuan yang dapat kita rasakan di Sumut.

Dalam kesempatan itu, Saleh bangun juga berharap agar anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, dapat meningkatkan kinerjanya demi amanah rakyat yang sudah diterima pada pemilu legislatif april tahun 2009.

”Apa yang sudah baik kita lakukan pada tahun 2009, harus ditingkatkan lagi, agar kehadiran para anggota DPRD periode 2009-2014 dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara”, harapnya.

Diakhir keterangannya, Saleh Bangun dan keluarga besar DPRD Sumut mengucapkan Selamat Hari Natal bagi umat kristiani di seluruh Sumut. Juga selamat menyongsong tahun baru 2010 kepada seluruh masyarakat Sumut yang merayakannya.

Selanjutnya...

Gubsu : BUMD Salah Satu Pilar Penting Tunjang Perekonomian Daerah

Madani Online


Medan-Gubsu H Syamsul Arifin SE mengatakan, badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan salah satu pilar penting menunjang perekonomian daerah apalagi dalam era globalisasi ekonomi diperlukan perusahaan yang kuat, tangguh dan berdaya saing tinggi tidak terkecuali badan usaha yang dimiliki Pemprovsu.

Demikian Gubsu, Selasa (29/12) di Kantor Gubsu pada acara Penandatangan Kesepakatan bersama antara Perum Peruri dengan PD Aneka Industri dan Jasa Provsu tentang Kerjasama Operasi (KSO) dan Kesepakatan Bersama antara PD Aneka Industri dan Jasa dengan PT Jendri Buana Sakti tentang Kemitraan.

Acara ini dihadiri Dirut Perum Peruri Junino Jahya, Sekdaprovsu DR RE Nainggolan MM, Asisten Ekbang Drs Dzaili Azwar MSi, Kepala Inspektur Provsu Nurdin Lubis SH, MM, Kabiro Perekonomian Provsu Bangun S Sos, Kabiro Hukum Abdul Djalil SH, dan OloanDirektur PD AIJ Provsu Drs M Sitanggang.

Menurut Gubsu, sebagian BUMD milik Pemprovsu sampai saat ini baru mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga misi sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) secara umum masih sangat rendah meski ada ‘core business’ dari BUMD yang hampir tidak ada pesaing. Kenyataannya, kontirbusi yang diberikan kepada PAD relatif masih rendah.

Gubsu menyebutkan, PD AIJ beberapa tahun belakangan ini mengalami penurunan kinerja yang cukup tinggi dari yang tadinya mengelola delapan unit usaha dan saat ini tinggal satu unit usaha yang masih berjalan yakni unit usaha percetakan.

“Ini pun tidak berjalan optimal,”ujar Gubsu seraya memberikan apresiasi yang tinggi atas kepercayaan yang tinggi atas kepercayaan dari Perum Peruri untuk melakukan kerjasama dengan PD AIJ.

Gubsu menaruh harapan besar dari kerjasama ini mampu memperbaiki kinerja PD AIJ mengingat Perum Peruri merupakan salah satu BUMN yang mempunyai reputasi dan kewenangan, kemampuan, pengalaman dan fasilitas percetakan surat berharga untuk pemerintah. Penandatanganan kerjasama ini diharapkan segera dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit sehingga kerjasama ini dapat terealisasi.

Dengan kemitraan ini, kata Gubsu, PD AIJ dengan PT Jendri Buana Sakti diharapkan dapat mendukung kerjasama operasi ini. Selanjutnya kepada Perum Peruri diharapkan agar memanfaatkan tenaga kerja yang ada pada PD AIJ dalam operasional KSO ini.

Pada kesempatan itu, Dirut PerumPeruri Junino Yahya menyampaikan, program kesepakatan ini diprogramkan sejak tahun 2000 dan baru saat ini baru dapat terealisasi. “Saya sangat berharap agar kerjasama ini berkesinambungan dan berkelanjutan,”ujarnya.

Selanjutnya...