Ratusan Guru Honor dan Honor SKPD Tidak Akui FTHSNI Kota Medan

MEDAN-Terkait adanya pengakuan yang mengatasnamakan guru honorer untuk kepentingan politik, Ratusan Guru Honor dan Honor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergabung dalam Forum Tenaga Honor Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI). Tidak mengakui keberadaan FTHSNI Kota Medan yang dipimpinan Effendi Polem SH yang mengaku ditunjuk FTHSNI Pusat dengan SK Ketua Umum FTHSNI No 116/DPP.FTHSNI/ XIII/2009.

“Jangankan FTHSNI Kota Medan, FTHSNI Pusat pun kami tidak kami akui. Mereka itu jangan jadi pahlawan kesiangan,kami yang berjuang dari awal,tiba-tiba mereka mengakui menjadi pengurus FTHSNI Kota Medan." ujar Sekretaris DPP FTHSNI Sumatera Utara Eko Imam Suryanto kepada Madani Online, Senin (28/12) di gedung Dewan, terkait dengan pemberitaan di salah satu media grup Jawa Pos terbitan lokal yang menyebutkan Erwin Effendi Polem sebagai Ketua FTHSNI Kota Medan.

Dijelaskannya, sebelum ada FTHSNI baik di pusat dan Kota Medan, jauh-jauh hari kita sudah membuat wadah ini dan merangkul seluruh guru-guru honor mulai dari SD,SMP, SMA dan SMK serta honor SKPD di Sumatera Utara untuk memperjuangkan nasip kita.

“Secara yudisformal sah-sah saja mereka mengakui. Tapi, secara defakto dan faktual, kita sudah bekerja sebelum yang namanya Erwin Effendi Polem tiba-tiba muncul dan mengakui sebagai ketua FTHSNI Kota Medan,” terangnya.

Jadi, Erwin menambahkan, jangan mengatas namakan guru-guru honor yang selama ini sudah terhimpun kepada kami yang telah berbuat tahun 2007. Ditambahkannya, Silahkan saja mereka membentuk FTHSNI.

“Namun, kami tetap tidak mengakui keberadaan FTHSNI dibawa kepemimpinan Erwin Effendi Polem. Karena, Erwin belum ada berbuat apa-apa di dalam wadah ini,apalagi memperjuangkan nasib guru-guru honor dan honor SKPD yang ada di Sumut,” jelasnya.

Anggota FTHSNI lainnya Latifah Nasution juga menambahkan, Erwin Effendi Polem jangan mencari keuntungan di atas perjuangan orang lain. Jangan, perjuangan kami ini di jadikan alat politik untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

"Kami sudah cukup-cukup berjuang dan untuk memperjuangankannya ada beberapa tahap telah kami lakukan, diantaranya, audensi dengan DPRD Sumut dan DPRD Medan serta sudah banyak perjuangan lainnya telah kami lakukan untuk meluluskan keinginan kami," ungkapnya.