Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan

Februari 04, 2010

FPI Demo DPRD SU Desak Bubarkan Ahmadiyah



MEDAN : Ratusan massa Front Pembela Islam dan para alim ulama, menggelar aksi di gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis (04/02). Mereka menyatakan sikap mendesak kepala daerah Provsu untuk melakukan pengamanan atas pelaksanaa SKB tiga menteri No 3 tahun 2008, agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JA) menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam. Massa juga mendesak agar menindaklanjuti pengeluaran surat keputusan Kepala Daerah Provsu atas pelarangan ajaran Ahmadiyah di Sumut.
Massa yang datang dengan mengenakan seragam putih-putih itu menuding aliran itu telah merusak akidah Islam, dan bersama-sama mengajak masyarakat untuk menolak keberadaannya. Massa juga mengecam kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan. Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), yang ingin merevisi kembali UU No 1/PNPS tahun 1965 dengan dalih sebagai himpunan beberapa lembaga dari kelompok orang yang ingin menciptakan harmonisasi kehidupan beragama diIndonesia. Dalam agenda kegiatannya menurut massa justruterang-terangan melakukan penggembosan kemurnian ajaran tauhid Islam dalam bentuk amal ibadah dan keyakinan yang jauh menyimpang dan menyesatkan dari tuntutan Islam yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat Islam sedunia.
Menurut massa setelah upaya politik jalanan, penggunaan jasa preman dan eksploitasi media masa belum memuaskan hasil yang mereka capai, maka AKKBB mengambil langkah nekad menekan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencabut dan menghapuskan UU tersebut. Kalau AKKBB berhasil menekan MK untuk mencabut UU yang dimaksud, muluslah rencana AKKBB melepaskan aliran-aliran sesat dari kandangnya bergentayangan menggerogoti dan meracuni ummat Islam tanpa ada lagi proses hukum untuk mengadili orang-orang yang menodai dan menista kemurnian ajaran Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadis. Terutama gembong aliran sesat Ahmadiyah dan juga aliran-aliran sesat lainnya yang mengetasnamakan Islam namun menelikung Islam dari dalam.
Dalam UU No1 itu, kata massa sudah jelas tertera kebebasan beragama di Indonesia hanya diberlakukan kepada agama Islam, Kristen,Katolik, Hindu dan Budha. Untuk itu massa juga mendesak agar DPRD Sumut sebagai lembaga aspirasi rakyat untuk menggunakan nurani yang lurus dan benar agar mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta untuk menolak dengan tegas dicabutnya UU No 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penodaan/penistaan agama yang diperjuangkan oleh kelompok AKKBB sebagai pelindung Ahmadiyah.
Aksi itu di terima anggota DPRD SU, Timbas Tarigan (F-PKS), Nurhasanah (FDemokrat) dan Ferry T Kaban (F PPP), yang menegaskan sepakat menolak judicial review UU No1/1965.(gamed)
Selanjutnya...

Kapoldasu Minta KPU dan Bawaslu Tuntaskan Problem Panwaslukada

TEBING TINGGI-Menjelang prosesi Pilkada yang akan berlangsung 12 Mei 2010. Kapoldasu Irjen Pol Drs Badrodin Haiti meminta agar Bawaslu dan KPU Pusat segera menyelesaikan problem Panwaslukada sebab implikasinya cukup berat bagi penyelenggara Pemilu di daerah. “Permasalahan Panwas bisa membuat hasil Pemilukada cacat hukum. Seyogianya Mendagri juga harus mendorong penyelesaian masalah Panwas Pemilukada. Demikian Kapoldasu saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) pelaksanaan Pemilukada ke Polresta Tebingtinggi, Rabu (3/2).

Kunjungan Kapoldasu ke-kota Tebingtinggi tersebut sekaligus melaksanakan rapat pelaksanaan Pemilukada dihadiri Kapolresta AKBP Robert Haryanto Watratan SH S.Sos, Wakapolresta, Ketua KPU Hatta Ridho S.Sos MSP, anggota KPU Drs Salmon Ginting, Kaban Kesbanglinmas, Kaden Satbrimobdasu Detasemen B Kompol Agustri Herianto SIk, Kabag, Kasat dan Kapolsek jajaran Polresta Tebingtinggi serta anggota Panwaslu yang sudah dilantik Bawaslu, Ridwan Napitupulu SH dan anggota Panwaslu rekrutan KPUD Tebingtinggi.

Menurut Kapoldasu, permasalah Panwas merupakan persmasalahan tingkat pusat antara KPU dan Bawaslu sehingga saat ini menimbulkan 2 versi Panwas Pemilukada. Selain itu, Kapoldasu juga meminta jajaran Polresta Tebingtinggi harus mengamankan penyelenggaraan Pemilukada dan jangan sampai terjadi Pemilu ulang akibat kerusuhan. “Jangan sampai terjadi Pemilu ulang hanya karena kekacauan, untuk itu Kapolres harus bertanggungjawab. tegasnya.

Selain itu kerawanan tertinggi saat Pemilukada adalah ketika pemungutan dan penghitungan suara serta rekap di PPK. PAM Pemilukada harus benar-benar melakukan pengamanan, pemutakhiran data pemilih harus benar-benar dilaksanakan, sebab masalah data pemilih selalu menimbulkan komplik diantara calon.

Terkait masalah jumlah TPS di Kota Tebingtinggi yang berjumlah sebanyak 381, Kapoldasu menyarankan kepada KPU sebaiknya dapat dikurangi, mengingat jumlah pemilih di setiap TPS masih minim dan pengamanan dapat dilakukan dengan mudah. “jumlah TPS tidak sebanding dengan jumlah tenaga pengamanan dan sangat menyulitkan bagi anggota melakukan pengamanan" sebutnya.

Sementara sebelumnya, Kapolresta Tebingtinggi, AKBP Robert Haryanto Watratan SH S.Sos mengatakan, Polresta akan senantiasa siap melakukan pengamanan Pemilukada secara maksimal, hingga saat ini beberapa proses tahapan yang sudah berjalan berlangsung dengan aman dan tertib. Selain Kota Tebingtinggi, wilayah hukum Polresta Tebingtinggi juga meliputi 5 kecamatan yang berada di Kabupaten Sergai. “Untuk pengamanan tersebut, Polresta Tebingtinggi menerjunkan 408 personil, akan ditambah lagi dari Satuan Brimobdasu dan Satpol PP Pemko Tebingtinggi”Terang Kapolresta menjelaskan.(gamed)
Selanjutnya...

Januari 12, 2010

Pansus Pilkada DPRD bentuk Tim Pengawasan Pilkada

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Menjelang pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung tidak lama lagi, panitia Khusus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DPRD Medan akan bekerja untuk membuat pelaksanaan pesta demokrasi itu berjalan ideal.

Salah satu hal yang telah dilakukan yakni membentuk Tim Pengawasan di Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) hingga ke Panitia Pemilihan Setempat (PPS) yang ada di 21 Kecamatan dan 151 Keluarahan yang ada di Kota Medan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pilkada DPRD Medan Abdul Rani mengatakan, pansus merupakan mitra KPU Medan untuk saling melengkapi, agar proses tahapan Pilkada Medan berjalan baik untuk itulah Pansus Pilkada Medan membentuk Tim Pengawasan pada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan.

“Pansus Pilkada masing telah membentuk Tim Pengawasan Tahapan Pemilu di seluruh Kecamatan di Kota Medan dimana Tim Pansus ini dikoordinir oleh anggota Pansus sesuai Daerah pemilihannya pada saat Pemilihan Legislatif, “ujarnya kepada Wartawan di gedung DPRD Medan, Selasa (12/1).

Rani juga menyebutkan Tim Pansus yang telah terbentuk akan melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU mengingat sampai saat ini Panitia Pengawas (Panwas) belum terbentuk jadi untuk itulah Pansus Pilkada DPRD Medan melakukan pengawasan baik dari PPK hingga ke PPS yang tersebar di 21 Kecamatan yang ada.

“Tim Pengawasan ini dibentuk untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap tahapan-tahapan Pilkada yang dilakukan oleh KPU dan DPRD Medan juga berperan penting dalam melakukan pengawasan ini demi meminimalisir terjadinya kecurangan- kecurangan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan Pilkada Mei mendatang, tegasnya.

Dia juga mengatakan pembentukan Tim pengawasan Pemilu oleh Pansus DPRD Medan adalah untuk membantu kerja dari KPU dimana masih belum terbentuknya Panwas. "Tidak ada tujuan intervensi terhadap kinerja KPU dengan pembentukan Tim Pengawasan Pilkada oleh Pansus DPRD Medan,pengawasan terhadap Pilkada penting karena Panwas kan belum terbentuk, “tambahnya lagi.

Disebutkan Rani, adapun Tim Pengawasan Pilkada oleh Pansus Pilkada DPRD Medan akan dikoordinator oleh anggota Pansus berdasarkan Daerah Pemilihannya, yakni untuk Dapil 1 dikoordinatori oleh Amiruddin, Dapil II, Burhanuddin Sitepu, Dapil III, Surianda Lubis, Dapil IV Roma Simare-mare dan Dapil V, Bahrumsyah.
Selanjutnya...

Pansus Pilkada DPRD bentuk Tim Pengawasan Pilkada

Madani Online

Bayu Rachmat Putra: Madani Online

Menjelang pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung tidak lama lagi, panitia Khusus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DPRD Medan akan bekerja untuk membuat pelaksanaan pesta demokrasi itu berjalan ideal.

Salah satu hal yang telah dilakukan yakni membentuk Tim Pengawasan di Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) hingga ke Panitia Pemilihan Setempat (PPS) yang ada di 21 Kecamatan dan 151 Keluarahan yang ada di Kota Medan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pilkada DPRD Medan Abdul Rani mengatakan, pansus merupakan mitra KPU Medan untuk saling melengkapi, agar proses tahapan Pilkada Medan berjalan baik untuk itulah Pansus Pilkada Medan membentuk Tim Pengawasan pada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan.

“Pansus Pilkada masing telah membentuk Tim Pengawasan Tahapan Pemilu di seluruh Kecamatan di Kota Medan dimana Tim Pansus ini dikoordinir oleh anggota Pansus sesuai Daerah pemilihannya pada saat Pemiliahan Legislative, “ujarnya kepada Wartawan di gedung DPRD Medan, Selasa (12/1)

Rani juga menyebutkan Tim Pansus yang telah terbentuk akan melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPUD mengingat sampai saat ini, Panitia Pengawas (Panwas) belum terbentuk jadi untuk itulah Pansus Pilkada DPRD Medan melakukan pengawasan baik dari PPK hingga ke PPS yang tersebar di 21 Kecamatan yang ada.

“Tim Pengawasan ini dibentuk untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap tahapan-tahapan Pilkada yang dilakukan oleh KPU dan DPRD Medan juga berperan penting dalam melakukan pengawasan ini demi meminimalisir terjadinya kecurangan- kecurangan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan Pilkada Mei mendatang, tegasnya.

Dia juga mengatakan pembentukan Tim pengawasan Pemilu oleh Pansus DPRD Medan adalah untuk membantu kerja dari KPU dimana masih belum terbentuknya Panwas.

"Tidak ada tujuan intervensi terhadap kinerja KPU dengan pembentukan Tim Pengawasan Pilkada oleh Pansus DPRD Medan,pengawasan terhadap Pilkada penting karena Panwas kan belum terbentuk, “tambahnya lagi.

Disebutkan Rani, adapun Tim Pengawasan Pilkada oleh Pansus Pilkada DPRD Medan akan dikoordinator oleh anggota Pansus berdasarkan Daerah Pemilihannya, yakni untuk Dapil 1 dikoordinatori oleh Amiruddin, Dapil II, Burhanuddin Sitepu, Dapil III, Surianda Lubis, Dapil IV Roma Simare-mare dan Dapil V, Bahrumsyah.
Selanjutnya...

Januari 11, 2010

KPUD Medan : Verifikasi dilakukan Per-Kelurahan

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Menyikapi permintaan DPRD Medan yang meminta KPUD Medan transparan dalam melakukan verifikasi calon independen Walikota Medan, anggota KPUD Medan Rahmat Kartolo Simanjuntak mengutarakan, pasca penyerahan berkas syarat dukungan balon walikota/wakil walikota dari jalur perseorangan, selanjutnya KPUD Medan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS), melakukan verifikasi syarat dukungan tersebut.

Menurutnya, verifikasi terhadap syarat dukungan balon independen oleh KPU Medan dilakukan per kelurahan. Sebanyak 453 petugas PPS di 151 kelurahan akan memverifikasi berkas syarat dukungan tersebut. Selama 14 hari kedepan sejak 11 Januari, KPUD Medan melalui PPS melakukan verifikasi faktual, secara nyata, terhadap syarat dukungan lima balon independen.

"Verifikasi faktual dilakukan per kelurahan. Karena dari lima balon independen tersebut, bisa saja dukungannya berasal dari warga di kelurahan yang berbeda," pungkasnya.
Selanjutnya...

Dukungan Calon Perseorangan Diragukan

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Data dukungan terhadap delapan pasangan calon yang sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan dinilai tidak logis. Pasalnya total dukungan yang mencapai 740.222 orang yang dibuktikan dengan KTP tersebut berbeda jauh dengan survey yang menyatakan 60-70% pemilih di Kota Medan belum menentukan pilihannya.

Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy mengatakan, jika data dukungan tersebut dijadikan rujukan, maka hanya sekitar 260ribu saja tersisa pemilih yang menggunakan hak suaranya dari jumlah yang menggunakan hak suara pada pemilu sebelumnya, yakni berkisar 900rb-1juta orang.

"Artinya ada kemungkinan dukungan yang ada pada calon independent tersebut ganda, atau ada pemillih yang terdaftar dalam daftar dukungan tersebut, namun pemilih yang bersangkutan tidak mengetahuinya," kata politisi PKS DPRD Medan ini, kepada wartawan, di Gedung DPRD Medan, Senin (11/1).

Dengan alasan tersebut, Ikrimah meminta agar KPU Medan melalui petugas PPS-nya melakukan verifikasi secara benar dan transparan. Hal ini juga untuk melaksanakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara jujur dan demokratis. "Saya pribadi katakan ini bukan karena sentimen, tetapi semua yang harus dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada terjadi kecurangan di sana, agar ini dibuka secara transparan," tegasnya.

Ikrimah juga mempertanyakan bagaimana proses verifikasi dukungan yang dilakukan, mengingat dengan jumlah PPS yang berjumlah tiga orang setiap kelurahan. Maka, seorang PPS diperkirakan harus memverifikasi seribu KTP. Dalam waktu 14 hari, lanjut Ikrimah, hal ini tentu bukanlah pekerjaan yang mudah.

"Untuk menjaga akurasi verifikasi tersebut, sembari verifikasi berlangsung, KPU hendaknya mengumumkan daftar dukungan calon di setiap kelurahan. Jadi kalau ada yang komplain, karena tidak pernah menyatakan dukungan, maka bisa melakukan tuntutan jika mau," ungkapnya.

Ikrimah juga mengkhawatirkan jika verifikasi yang dilakukan nanti tidak dilakukan secara mendetail dan menyeluruh. Hal ini seperti adanya laporan masyarakat yang terjadi pada pencalonan DPD pada pemilihan legislatif tahun 2009, masyarakat tidak pernah menyatakan dukungan, tetapi tercantum sebagai pendukung salah satu calon.

"Pada dasarnya, kami dari parpol tidak khawatir dengan banyaknya calon perseorangan dan suara yang akan diperebutkan tersebut mengecil. Intinya, bagaimana menjadi pilkada ini berjalan demokratis tanpa ada yang disembunyikan," tambahnya.
Selanjutnya...

Januari 10, 2010

Sikapi Pilkada Wallikota Forum Silaturahmi Warga Nahdiyin se Kota Medan Dideklarasikan

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Forum Silaturahmi warga nahdiyin se-Kota Medan di deklarasikan sebagai tempat menampung aspirasi untuk menentukan sikap politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan tahun ini. "Forum ini akan menampung aspirasi warga nahdiyin di Kota Medan untuk menentukan sikap politiknya," kata Ketua Forum Silaturahmi Warga Nahdiyin Kota Medan, KH Irwan Ananda, Senin (11/1).

Dikatakan KH Irwan Ananda, secara organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh berpolitik secara praktis. Hal ini juga sesuai khittah NU 1926. Namun warga nahdiyin harus punya sikap politik dalam menentukan pilihannya. Karena itu perlu wadah atau forum agar warga nahdiyin memiliki sikap dan putusan yang sama memberikan dukungan politiknya.

Sehingga, lanjut KH Ananda, warga nahdiyin dapat menjaring pasangan calon terbaik sebagai pemimpin di Kota Medan. Khususnya memberi dukungan kepada warga NU yang maju sebagai calon pasangan walikota pada pemilu tahun ini.

Saat ini, ujar Bendahara PCNU Kota Medan, warga NU di Medan tercatat sekira 400 ribu orang yang tersebar di 21 majelis wilayah cabang (kecamatan). Karenanya pilihan politik warga nahdiyin berdasarkan atas pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat. Bukan sekadar memberikan dukungan.

Ditanya kriteria pasangan calon yang akan didukung warga nahdiyin, Irwan Ananda menyebutkan beberapa kriteria diantaranya pasangan calon memiliki akhlakul karimah. Artinya memiliki tauladan bagi masyarakat dan bisa sebagai panutan. Kriteria selanjutnya adalah memiliki sifat amanah, artinya menganggap jabatan bukan sebagai anugerah, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan kepada masyarakat. Kriteria terpenting adalah pasangan calon satu akidah dengan warga nahdiyin.

Setelah menjaring kriteria para calon, jelas KH Irwan Ananda, Forum Silaturahmi ini akan mengeluarkan statmen dukungan terhadap satu calon pada pilkada Kota Medan 2010, katanya didampingi Ketua MWC Medan Labuhan Uqbatul Khoir Rambe MA, Ketua MWC Medan Area Zulkarnaen Brutu, dan lainnya.
Selanjutnya...

Calon Independen Masih Mungkin Gagal Dalam Tahap Verifikasi

Madani Online

Bayu rahmad putra : Madani Online

KPU Medan menegaskan, meski memiliki dukungan suara melebihi kuota yang ditetapkan oleh KPU medan atau diatas 82 ribu lebih, namun hal tersebut tidak menjadi jaminan bagi pasangan calon untuk langsung lolos di tahap verifikasi data yang dimulai pada hari ini. Hal tersebut disampaikan anggota KPU Medan divisi teknis penyelenggara pilkada kota Medan Bakhrul Khair Amal kepada wartawan (11/1) siang tadi.

Menurutnya setelah dilakukannya verifikasi faktual dan administrasi di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kelurahan KPU akan mendapatkan data pendukung ganda dan atas hasil tersebut, KPU akan memberikan kesempatan perbaikan kepada seluruh pasangan calon.

Namun jika setelah masa perbaikan ternyata jumlah dukungan terhadap pasangan calon tidak mencapai jumlah dukungan maksimal yang ditetapkan, maka pasangan tersebut akan dinyatakan gagal.

lebih lanjut Bakhrul Khair Amal mengatakan dalam proses verifikasi tersebut seluruh anggota PPS akan melakukan verifikasi dengan 2 cara yakni mulai melakukan verifikasi terhadap anggota KPU" ungkap Bahrul Khair Amal divisi teknis penyelenggaraan ".
Selanjutnya...

KPU Medan Bagikan Dokumen Independen

Madani Online

bayu rahmad putra: Madani Online

Pagi ini KPU Medan membagikan seluruh dokumen pasangan calon dari kalangan independen yang telah memenuhi syarat kepada seluruh anggota PPS dan PPK yang ada di kota Medan.

Hal ini dilakukan karena KPU Kota medan menjadwalkan tahapan verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen pasangan tersebut akan mulai dilakukan hari ini di seluruh kecamatan hingga tingkat kelurahan di kota medan.

Humas KPU Kota medan Pandapotan Tamba dalam keterangannya mengatakan berkas pasangan yang lolos hanya 5 pasangan calon saja seperti pasangan Rudolf Pardede-Afifuddin, Syahrial Anas-yahya sumardi, Arif nasution-Supratikno, Bahdin nur tanjung-Kasim siau, serta Joko susilo-Amir mirza hutagalung.

Tamba menjelaskan, perlu kami ingatkan dalam penutupan masa penyerahan berkas pendukung ke KPU medan yang berlangsung kemarin dari 25 orang yang calon yang mendaftar mendaftar tercatat hanya 9 yang menyerahkan berkas dukungan ke KPU. dan dari jumlah tersebut hanya 5 yang dinyatakan lolos dana memenuhi syarat. Berkas yang lolos inilah yang akan segera memasuki tahap verifikasi.

Berdasarkan jadwal dari KPU Medan jadwal verifikasi faktual ini akan memakan waktu hingga 22 hari yakni verifikasi administrasi 3 hari dan verifikasi faktual 19 hari. dan saat ini seluruh anggota PPK dan PPS masih mendengarkan penjelasan dari KPU Medan serta menerima berkas berisi data warga pendukung pasangan masing-masing pasangan calon yang tertera menurut kelurahan masing-masing" ungkap Tamba.
Selanjutnya...

Januari 08, 2010

Gedung DPRD Medan Sepi

MEDAN-Gedung DPRD Medan yang biasanya ramai dengan aktivitas anggota dewan, Jumat (8/1) siang tadi lebih cenderung sepi dari aktivitas anggota dewan DPRD Medan. Hal itu diakibatkan, banyaknya anggota DPRD Medan yang tidak hadir kegedung dewan karena lebih mementingkan kepentingannya masing-masing.

Dari pantauan Madani Online, hanya satu sampai dua anggota DPRD Medan saja yang tampak menghadiri gedung dewan. Selain itu, pelataran parkir gedung dewan yang biasanya dipenuhi kendaraan anggota dewan, hari ini justru tampak lengang dari kendaraan yang parkir.

Selain itu, untuk memastikan kehadiran anggota dewan pada salah satu Fraksi, wartawan sempat menanyakan kehadiran anggota dewan kepada salah satu staf fraksi. Dan tidak jauh dari perkiraan wartawan, staf Fraksi tersebut pun menjawab bahwa tidak ada satu anggota dewan pun yang hadir di Fraksi.
Selanjutnya...

Januari 07, 2010

11 Kepala Daerah Mangkir

MEDAN-Dalam penerimaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2010 di Kantor Gubsu dari 33v kepala daerah di Sumut hanya 22 yang hadir. Sedangkan 11 kepala daerah lainnya tidak datang tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan pantauan Madani Online Ke 11 kepala darah tersebut Wali Kota Pematangsiantar Robert Edison (RE) Siahaan, Wali Kota Tebingtinggi Abdul Hafiz Hasibuan, Bupati Samosir Mangindar Simbolon, Bupati Mandailing Natal (Madina) Amru Helmi Daulay, Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia, Bupati Nias Barat Faduhisi Daeli dan Nias Utara Toloaro Hulu.

Selanjutnya, Bupati Toba Samosir (Tobasa) Monang Sitorus, Bupati Dairi Johnny Sitohang Adinegoro, Wali Kota Sibolga Sahat P Panggabean dan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain. Sedangkan Bupati Serdangbedagai (Sergai) digantikan wakilnya Soekirman, juga Wali Kota Binjai diwakili wakilnya Anhar A Monel.
Selanjutnya...

Gubsu Kesal

MEDAN–Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin kesal dan Gundah gulana, pasalnya hingga saat ini masih banyak Bupati/Walikota yang tidak patuh terhadap dirinya.
Kekesalan ini dikarenakan, dari 33 kepala daerah yang diungdangnya untuk menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2010 di Kantor Gubsu hanya 22 kepala daerah yang hadir.

“Saya heran, dengan kepala daearah yang tidak hadir dalam mengambil anggaran. Sesibuk apa sih mereka, dulu saya juga bekas bupati,” ungkap Syamsul dengan nada kesal kepada Madani Online (7/1)

Lebih lanjut, syamsul mengatakan bila bupatinya tidak bias hadirkan, masih ada wakilnya untuk datang kemari (kantor Gubsu-red). Syamsul sendiri sangat menyesalkan ke 11 kepada daerah yang tidak hadir, padahal sudah ada komunikasi dan pemberitahuan sebelumnya.

“ Saya akan panggil dan nasihati tentang ketidak patuhan mereka. Ini soal komunikasi saja” ungkapnya .

Walaupun demikian Syamsul sendiri ini mengaku tidak kecewa atas banyaknya bupati/wali kota yang tidak hadir walaupun hanya sedikit kesal.

“Tidak ada, saya tidak kecewa hanya saja sedikit kesal dengan ulah mereka yang tidak memberikan alasan. Walaupun begitu, sebagai bapak, saya kan harus mendidik mereka,” terangnya.

Yang membuat Syamsul tidak bisa menerima dan sedikit kesal kepada kepala daerah tersebut dikarenakan walaupun mereka (kepala daerah-red) tidak bisa hadir, masih bisa diwakilkan oleh wakilnya atau sekrretaris daerah (sekda).
Selanjutnya...

Empat Politisi PDIP Dirikan Rumah Aspirasi Rakyat

MEDAN-Empat politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dirikan rumah aspirasi rakyat di Jalan Wahid Hasyim yang diresmikan (7/1). Rumah aspirasi rakyat ini nantinya
akan dijadikan kantor perwakilan anggota DPR-RI PDIP Sumut.


"Rumah ini nantinya diharapkan, menjadi lokomotip bagi legislator asal PDIP se-Sumut, yang pertama kali di Indonesia," ungkap Panda Nababan usai peresmian rumah yang didirikan empat legislator PDI-P yakni, Panda Nababan, Yasona Laoly, Trimedya Panjaitan dan Tritamtomo.


Panda menjelaskan, terbentuknya rumah aspirasi rakyat setelah empat legislator bertemu dan berdiskusi, dengan standing order harus ramah melayani rakyat.

Sementara itu Trimedya menambahkan, rumah rakyat ini nantinya akan, memperjuangkan aspirasi Sumut di tingkat nasional.

Kesempatan untuk membenahi Sumut, terutama diantaranya bidang infrastruktur, perekonomian dan hukum. Setiap akhir tahun nantinya, akan ada progres report, laporan yang diterima dan ditindaklanjuti.

Hal senada juga dikatakan Yasona Laoly, menurutnya pendirian rumah aspirasi rakyat yang merupakan ide awal Panda Nababan ini, coba mengemas sistim politik mendekatkan diri dengan konstituen.

“Rumah ini menjadi motor 108 legislator PDIP, membuka diri dengan kejujuran mampu menampung aspirasi rakyat. Kami juga akan coba yang terbaik untuk lakukan tugas ini,” ungkapnya.

Tak berbeda jauh dengan apa yang dikatakan Tritamtomo yang menyebutkan, rumah aspirasi rakyat ini tempat berhimpun untuk berjuang meneruskan aspirasi rakyat. Sehingga diharapkan empat legislator mampu mewujudkan aspirasi, sambung rasa dengan pemerintah memecahkan persoalan-persoalan di daerah.

Disebutkannya, keberadaan SDM yang ada dengan mata hati diharapkan mampu berkarya. Jika tercipta, lanjutnya, kondisi politik, sosial dan agama akan terjamin. Menjadikan Sumut akan terjaga dan tercipta ketahanan nasional di Sumut.
Selanjutnya...

Januari 05, 2010

Maulana kembali Jalin Kemitraan Dengan Media

Madani Online

Pada kesempatan itu Maulana juga menjelaskan apapun yang dibuatnya tanpa diberitakan oleh media tentu tidaklah ada artinya, oleh karenanya pihaknya menjadikan media sebagai mitra untuk mensukseskan dirinya menjadi walikota Medan priode 2010 -2015."Saya berharap bisa menjadi mitra yang baik dengan rekan-rekan wartawan khususnya dalam mensosialisasikan apa-apa yang sudah dikerjakan oleh tim Maulana Pohan ini,'sebutnya kembali.

Sementara itu Prof Ir Zulkarnain Lubis,MSi PhD menegaskan dalam rangka mensukseskan pencalonan Maulana Pohan sebagai Walikota Medan ini tentunya sudah dipersiapkan sejumlah langkah-langkah diantaranya melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik yang ada di Kota Medan termasuk dengan jalan mendeklarasikan diri terlebih dahulu dibandingkan dengan calon-calon lainnya hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada masayarakat bahwa Maulana Pohan serius maju menjadi Walikota Medan.
Selanjutnya...

Maulana Pohan Ajukan Pengunduran Diri Dari Kabalitbang Provsu

Madani Online

Calon Walikota Medan Ir H Maulana Pohan,MM sudah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provsu kepada Gubernur Sumatera utara H Syamsul Arifin,SE pada 15 Desember 2009 lalu sebelum dilaksanakan pendeklarasian dirinya sebagai Calon Walikota Medan (23/12) .

"Saya ingin maju sebagai calon walikota Medan dengan cara beretika dengan tidak menyakiti siapapun dan saya siap menerima resikonya termasuk menanggalkan jabatan saya , itu sudah saya lakukan dengan mengajukan surat pengunduran diri saya secara resmi kepada Gubsu sebagai Kabalitbang Sumut 15 Desember 2009 lalu,'kata Maulana Pohan kepada sejumlah wartawan Rabu (30/12) di Maulana Centre Jalan Jenderal Suparpto Medan.

Maulana yang ketika itu didampingi Tim suksesnya Prof Ir Zulkarnaen Lubis ,MSi,Phd menegaskan untuk menjadi calon Walikota Medan kedua kalinya ini dirinya sudah memikirkan secara matang termasuk keyakinan kuat bahwa dirinya akan memenangkan pelaksanaan Pilkada Kota Medan 12 Mei 2010 mendatang ."Saya yakin bahwa saya menang dan untuk itulah saya maju" sebut
Selanjutnya...

Ir H. Maulana Pohan, MM ,Mendaftar Ke Partai Demokrat

Madani Online

Medan,Calon Walikota Medan Ir H Maulana Pohan ,MM mendaftarkan diri ke DPC Partai Demokrat Medan,Senin (4/12) di Sekretariat DPC Demokrat Medan Jalan Abdul Haris Nasution Medan Johor.

Kedatangan Maulana Pohan ini langsung diterima oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Parlindungan SH di dampingi fungsionaris DPC Partai Demokrat Medan.Parlindungan menjelaskan Maulana Pohan merupakan pendaftar terakhir menjadi calon Walikota Medan yang akan diusung oleh Partai Demokrat sebab hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran ."Hari ini memang hari terakhir pendaftaran dan sudah ada enam nama yang mendaftarkan diri ke Demokrat Medan ini,'sebut Parlindungan.

Ditambahkannya nama-nama yang sudah mendaftarkan diri ini akan digodok oleh tim sembilan dan selanjutnya akan diserahkan ke DPP Partai Demokrat untuk disahkan menjadi pasangan calon walikota dan wakil Walikota Medan 2010-2015 mendatang .Ketika ditanya kapan ditetapkan ,Parlindungan menjelaskan paling lambat akhir Januari 2010.
Selanjutnya...

Januari 03, 2010

HIRUK PIKUK JELANG PILKADA 2010 TEBING TINGGI

Madani Online

Memasuki suasana menjelang Pemilihan Umum pasca Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Tebingtinggi yang dijadwalkan KPUD akan berlangsung Rabu 12 Mei 2010 mendatang, tampaknya dalam kurun waktu beberapa bulan hari terakhir,terhendus aroma hiruk pikuk Pemilihan kepala daerah sungguh menjadi perhatian serius dikalangan masyarakat setempat, fenomena itu dapat dilihat dari adanya wacana gonjang-ganjing yang mengemuka tentang Pilkada, terutama pola kesibukkan yang diperankan sejumlah tim sukses pendukung sebagai “vote getter” (pengmpul suara) dari masing-masing calon kandidat, mereka-mereka itu pada kasak-kusuk untuk mencari perhatian kemasyarakat guna memberhasilkan calon pemim.pin yang mereka jagokan. Kendati start tahapan kampanye pemilu Pilkada 2010 belum dijadwalkan oleh KPUD setempat, namun tidak jarang para calon kandidat Walikota dan Wakil Walikota yang akan berkompetisi, tampaknya para tim sukses masing-masing kandidat sudah pada sibuk saling berlomba melakukan aksi manver dengan cara membagi-bagikan kalender Tahun 2010 kewarga, memasang spanduk, baliho diberbagai tempat sarana umum, kemudian diantara calon kandidat yang sebelumnya tidak pernah dikenal masyarakat, terpaksa turun langsung keberbagai lingkungan kecamatan dan kelurahan bahkan kelokasi kumuh dan becekpun rombongan kandidat Walikota datang kelokasi Pusat Pasar “menjeput bola” mencari dukungan mengenalkan diri se-akan merakyat dengan alasan bersilaturahmi, sekaligus menyampaikan program dengan “lagu bual bergaya lama” membawa impian sejuta harapan dengan janji muluk seakan-akan ingin merubah pola kesejahteraan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Melihat aksi statement yang dilakukan beberapa calon kandidat Walikota 2010 Tebingtinggi dalam upaya membagun dan mencari simpatik kemsayarakat, menurut penulis hal itu boleh-boleh saja dilakukan, sepanjang program atau janji-janji manis yang diucapkan, apabila terpilih, hendaknya janji itu harus ditepati ,karena rakyat sudah muak dengan “lagu janji gaya lama” yang tidak terealisasi, kemudian gebrakkan bersilaturahmi kemasyarakat hendaknya jangan terkesan mencuri start atau melanggar jadwal Pemilu Pilkada. Momentum pesta rakyat yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun secara menasional memang sangat menyedot perhatian banyak pihak, sebab Pemilu Pilkada memiliki makna strategis dalam sebuah perjalanan masyarakat yang berserikat, hal itu tercermin dari adanya sikap apresiasi semangat kedaulatan rakyat mendambakan prinsip-prinsip berdemokratisasi yang jujur dan sehat.

Cari Pemimpin

Pada hakikatnya praktek penyelenggaraan Pemilu Pilkada berorientasi untuk mencari sosok pemimpin yang the best (terbaik) berkualitas secara kompleksitas, namun dipengujung nantinya, yang menentukan pemenang calon Walikota dan Wakil Walikota, berpulang kepada rakyat itu sendiri, karena rakyatlah yang tahu akan kepentingan dan kebutuhan pembangunan bagi mereka, bagaimana menilai karakter dan kemampuan bagi sosok calon pemimpin yang tepat dan berkreteria diantaranya beriman ,jujur, bersih, cerdas, pantas dan berkualitas berpulang kemasyarakat pemilih yang terdiri dari golongan awam, menengah, dan intelektual.

Perhatian serius dalam memilih pemimpin yang tepat, sangat diperlukan untuk dapat mengubah pergeseran dinamika kehidupan dari yang buruk menjadi yang lebih baik sekaligus mampu meningkatkan intensitas pembangunan secara regular disegala bidang. Maka dari itu bila dihari “H” Pemilu Pilkada nanti, rakyat akan di-uji dan dihadapkan untuk menentukan dan menjatuhkan pilihan yang bersipat langsung umum bebas dan rahasia, sebelum menetapkan pilihan, terhadap beberapa nama calon pemimpin ,rakyat /masyarakat pemilih hendaknya harus jeli menggunakan akal sehat secara hati nurani, “jangan mau dipengaruhi dan di-intimidasi oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan dalam menghalalkan segala cara. Bila nantinya masyarakat salah menetapkan pilihan kepada pemimpin yang tidak berkualitas semata hanya mencari populeritas memperkaya diri dan kelompoknya, “alamat pembangunan disegala bidang akan jalan ditempat, menderita selama 5 tahun.

Adapun kekhawatiran bursa kurang sehat yang akan dialami di pasca Pemilu Pilkada 2010 mendatang, aromanya sudah terhendus akan terjadi kecurangan di perebutan kursi kekuasaan, permainan kotor,tidak jujur dalam berpoltik terindikasi akan dimotori oleh calon kandidat yang tidak siap bersaing sehat, dengan cara bermain money politik yang tidak fair play itu dipastikan akan ada yang merankan, hal itu perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh semua pihak ,sebab cara-cara yang diperankan itu tidak mencerminkan proses pembelajaran demokrasi yang baik bagi masyarakat luas, sebagaimana yang pernah terjadi di Pemilu legislative 2004 baru lalu.

“tidak zamannya lagi rakyat dapat dibodohi oleh para “politikus busuk” yang biasa bermain money politik, aksi leluasanya tidak akan berjalan mulus, walaupun dikemas dengan cara, seolah-olah memberikan pinjaman kepada warga pemilih, trik-trik politik kotor seperti itu ,sudah banyak diketahui pihak Panwaslu dan aparat hukum siap untuk mengontrol prosesi di pasca Pilkada mendatang. Calon yang terbiasa merebut kekuasaan dengan kekuatan uangnya jangan bermimpi untuk meraih kemenangan, “uang bukan segalanya dapat membeli hati rakyat,sebab rakyat sudah banyak mengerti dan berpengalaman didalam menentukan pilihan yang tepat “ uang dari politikus busuk diambil namun pilihan tetap berdasarkan hati nurani”.

Kendati didalam pemilihan anggota legislative 2004 lalu, disinyalir kuat banyak Caleg yang bermain money politik, namun didalam pemilihan seorang calon Walikota sangat jauh berbeda dengan memilih 25 anggota DPRD, sebab dalam memilih seorang kepala daerah (Walikota,red) harus benar-benar yang memiliki SDM, menguasai 4 literatur yakni ilmu tatanan negara, tatanan pemerintahan, tatanan social dan tatanan budaya serta cerdas pantas dan berkualitas secara kompleksitas.

Didalam praktek sejarah, khususnya Pemilu Pilkada di Tebingtinggi merupakan cerminan perwujudan dari proses demokrasi kedaulatan masa lalu, perubahan dan perkembangan yang terjadi memiliki peranan penting dalam upaya menghasilkan figure leader ship kharismatik mampu menjalankan roda pemerintahan, bila kita mengingat histories tersebut, dari keberadaan 13 nama mantan Walikota yang pernah memimpin kota Tebingtinggi, proses berdemokratisasi, tampaknya pengetahuan rakyat sudah mulai terbangun secara signifikan.

Apalagi sejak terjadinya pencabutan kadaulatan mandataris legislative dalam hal menetapkan kepala daerah, perubahan /revisi UU Pemilu terus bergulir dari waktu ke-waktu menuju demokrasi kearah yang lebih baik, sejak tahun 2004 lalu Pemilu. Pilpres, Pilgub, Pilbub dan Pilkada Walikota diselenggarakan dengan seksama, system demokrasi langsung merupakan kecerdasan bagi seluruh anak bangsa, kedepan masyarakat akan di-uji untuk sungguh- sungguh menetapkan pilihan. (untuk tidak memilih kucing didalam karung).

Saran

Menyinggung kondisi jelang Pemilu Pilkada di Tebingtinggi 2010 sejalan akan berakhirnya masa jabatan Walikota Tebingtinggi Ir.H. Abdul Hafiz Hasibuan dan Wakil Walikota Drs.H.Sayahril Hafzein pada 31 Agustus 2010 mendatang, sangat disayangkan program 3 pilar yang menyentuh kepentingan masyarakat luas seperti peningkatan intensitas pendidikan ,kesehatan dan usaha ekonomi kerakyatan (UKM) tampaknya belum terselesaikan secara menyeluruh, karena itu, program 3 pilar yang belum sempurna itu, hendaknya perlu dilanjutkan di Pemilu Pilkada 12 Mei 2010 mendatang. Namun penulis berpendapat, program 3 pilar itu dilanjutkan oleh sosok yang tepat berpengalaman dalam menjalankan tugas dipemerintahan.

Demikian pula pinta Aktivis LSM Masyarakat Komunitas Peduli Rakyat (KP-Sura) Amir Hasby Syam dan Aktivis LSM Pemerhati Warga kota (Pewarta) Tebingtinggi Ganefo Tan, senada kepada penulis menyebutkan, mereka berharap, agar program visi dan misi tentang Pendidikan, Kesehatan dan UKM yang telah dilaksanakan sebelumnya, hendaknya dapat dilanjutkan kembali oleh sosok calon kandidat Walikota yang telah memahami, berpengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan selama 30 tahun tahun mengabdi, tentu saja dalam melanjutkan program tersebut, kemampuan SDM bagi kandidat hendaknya dibarengi dengan character yang dikenal jujur tidak, sombong ,tidak rakus bahkan sudah teruji, terukur dan tidak berjiwa feodal,pokoknya tidak ada yang perlu diragukan lagi. Sebut Amir Hasby Syam dan Ganefo Tan menimpali.

Konklusi

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tebingtinggi yang diketua Hatta Ridho,S.Sos pada dasarnya memang belum memulai tahapan jadwal pendaftaran bagi calon Walikota dan Wakil Walikota Tebingtinggi hingga 5 Februari 2010. Namun menjelang pasca Pilkada, ternyata dapat diprediksi kuat, selain kandidat dari kuda hitam, ada 3 atau 4 nama calon kadidat yang dipastikan akan tampil berkompetisi .

Antara lain Drs.H.Syahril Hafzein (Wakil Walikota Tebingtinggi) duet H.Wan Gunadi,SE , Drs.H.Hafaz Fadillah duet Drs. Marahanda Harahap, Ir.H.Umar Junaidi duet H.Irham Taufik, SH dan Drs.Adi Harianto duet bersama dr. Sara Bintang Saragih, menurut rumor pasangan calon kandidat termuda itu akan mendaftar ke KPUD melalui jalur independent , Sedangkan ketiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya, sebelumnya telah mendaftarkan diri melalui kenderaan Partai Politik (Parpol) yakni ke- Partai Demokrat ,PDI Perjuangan, Republikan, PKS dan ke- 14 Parpol berkoalisi yang nota bene tidak meraih kursi di DPRD Tebingtinggi. Namun Kordinator Parpol berkoalisi. H.Herlin Hendrik Pulungan mengklaim, bahwa dari jumlah suara pemilih yang berkisar 105 ribu jiwa, suara konstituen 14 Parpol berkoalisi diklaim telah memiliki 16 ribu suara tersebar di lima kecamatan kota Tebingtinggi.

Segenaf kalangan aparatur TNI/Polri beserta jajaran pemerintahan kota setempat sangat mengantungkan harapan, agar didalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada 2010 yang akan datang hendaknya dapat berjalan tertib,aman, lancer, bersih dan kondusif. “siapapun pasangan calon terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota nantinya,hendaknya dapat membawa perubahan ke-arah yang lebih baik terutama didalam meningkatkan berbagai sector pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara konprehansif, sedangkan yang belum berhasil hendaknya dapat menahan diri dari perbuatan yang tidak menguntungkan serta bersabar didalam meraih kemenangan yang tertunda.
Selanjutnya...

Desember 29, 2009

Pansus Pilkada akan dibentuk

MEDAN- Demi Mensuskeskan Pilkada Medan yang rencananya akan dilaksanakan pada 12 Mei 2010 mendatang. Untuk itu DPRD Medan akan membentuk pansus (panitia khusus) pada Januari mendatang.

Penyataan ini keluar dari mulut Ikrimah Hamidy ST kepada wartawan, Sore tadi di gedung dewan.

"Dengan tujuan membantu kesuksesan Pilkada maka pembentukan pansus kami adakan," Papar Ikrimah. Karena menurut Wakil Ketua DPRD Medan ini, seharusnya enam bulan sebelum pelantikan walikota, DPRD Medan sudah menyurati KPU agar dilaksanakan pilkada.

Dilanjutkan Ikrimah, menjelang pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) yang akan mengundang KPUD Medan, mereka juga mempertanyakan, anggaran untuk pelaksanaan pilkada 2010 yang mencapai Rp 65 Milyar.

Lebih lanjut, Ikrimah mengatakan, seharusnya anggaran untuk pilkada masih dapat diperkecil, misalnya pada pengadaan alat seperti kertas. Belajar dari pengalaman pada saat pelaksaan Pilgub, Pilleg dan Pilpres beberapa waktu yang lalu angka partisipasi pemilih rendah, mencapai 35 hingga 40 persen.

"Angka 35 persen golput itu, pasti, " Ucap Ikrimah. dengan kata lain ada angka 35 persen yang tidak ikut memilih, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan, mengapa angka golput sebesar itu, padahal masyarakat banyak yang berpartisipasi," Tambah Ikrimah.

Ikrimah menharapkan, seharusnya ada kebijakan peserta pemilih untuk Pilkada nanti harus warga Medan yang berdomisili di Medan atau paling tidak enam bulan terakhir masih menetap di Medan.

"Hal ini yang harus dilakukan oleh Kepling, jika jumlah pemilih berkurang otomatis biaya bisa dikurangi, dengan demikian anggaran dapat dihemat," Tandasnya
Selanjutnya...

Desember 28, 2009

Ratusan Guru Honor dan Honor SKPD Tidak Akui FTHSNI Kota Medan

MEDAN-Terkait adanya pengakuan yang mengatasnamakan guru honorer untuk kepentingan politik, Ratusan Guru Honor dan Honor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergabung dalam Forum Tenaga Honor Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI). Tidak mengakui keberadaan FTHSNI Kota Medan yang dipimpinan Effendi Polem SH yang mengaku ditunjuk FTHSNI Pusat dengan SK Ketua Umum FTHSNI No 116/DPP.FTHSNI/ XIII/2009.

“Jangankan FTHSNI Kota Medan, FTHSNI Pusat pun kami tidak kami akui. Mereka itu jangan jadi pahlawan kesiangan,kami yang berjuang dari awal,tiba-tiba mereka mengakui menjadi pengurus FTHSNI Kota Medan." ujar Sekretaris DPP FTHSNI Sumatera Utara Eko Imam Suryanto kepada Madani Online, Senin (28/12) di gedung Dewan, terkait dengan pemberitaan di salah satu media grup Jawa Pos terbitan lokal yang menyebutkan Erwin Effendi Polem sebagai Ketua FTHSNI Kota Medan.

Dijelaskannya, sebelum ada FTHSNI baik di pusat dan Kota Medan, jauh-jauh hari kita sudah membuat wadah ini dan merangkul seluruh guru-guru honor mulai dari SD,SMP, SMA dan SMK serta honor SKPD di Sumatera Utara untuk memperjuangkan nasip kita.

“Secara yudisformal sah-sah saja mereka mengakui. Tapi, secara defakto dan faktual, kita sudah bekerja sebelum yang namanya Erwin Effendi Polem tiba-tiba muncul dan mengakui sebagai ketua FTHSNI Kota Medan,” terangnya.

Jadi, Erwin menambahkan, jangan mengatas namakan guru-guru honor yang selama ini sudah terhimpun kepada kami yang telah berbuat tahun 2007. Ditambahkannya, Silahkan saja mereka membentuk FTHSNI.

“Namun, kami tetap tidak mengakui keberadaan FTHSNI dibawa kepemimpinan Erwin Effendi Polem. Karena, Erwin belum ada berbuat apa-apa di dalam wadah ini,apalagi memperjuangkan nasib guru-guru honor dan honor SKPD yang ada di Sumut,” jelasnya.

Anggota FTHSNI lainnya Latifah Nasution juga menambahkan, Erwin Effendi Polem jangan mencari keuntungan di atas perjuangan orang lain. Jangan, perjuangan kami ini di jadikan alat politik untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

"Kami sudah cukup-cukup berjuang dan untuk memperjuangankannya ada beberapa tahap telah kami lakukan, diantaranya, audensi dengan DPRD Sumut dan DPRD Medan serta sudah banyak perjuangan lainnya telah kami lakukan untuk meluluskan keinginan kami," ungkapnya.
Selanjutnya...

Pimpinan Komisi DPRD Medan Segera disahkan

MEDAN-Setelah terkatung-katung beberapa waktu lamanya mengenai unsur pimpinan komisi-komisi DPRD Medan, unsur pimpinan komisi-komisi DPRD MEdan akhirnya segera di"sah"kan. Hal itu dikatakan ketua DPRD Medan Deni Ilham Pangabean kepada Madani Online (28/12) siang tadi.

Deni mengatakan, pimpinan komisi harus segera disahkan, mengingat banyaknya agenda yang belum terselesaikan. Seperti, KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara), RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2010 dan banyak hal yang lain.

“Kita akan segera mengesahkan pimpinan komisi dalam waktu dekat,” tegasnya.

Denni menambahkan, komposisi pimpinan fraksi disusun per lima tahun, dan pimpinan fraksi telah menyerahkan amanah ini kepada pimpinan dewan untuk menyusun pimpinan komisi sedemikian rupa.

“Mengenai komposisi kali ini, ada yang tetap dan ada yang berubah, maka siapa pun yang berada disitu merupakan perpanjangan tangan dari fraksi yang ada di DPRD Medan,” jelas Denni.

Lebih lanjut Denni meneruskan, yang disahkan nantinya tidak mengenai pimpinan komisi saja, namun juga unsur Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan Badan Legestasi. Seperti diketahui sebelumnya, sejak pertangal 15 September 2009 sampai saat ini komposisi pimpinan Komisi DPRD Medan belum disahkan, yang mengakibatkan terbengkalainya agenda-agenda penting yang harus telah dibahas dan dilaksanakan.
Selanjutnya...
 

Madani Online lounching Tanggal 20 Januari 2010 di Lt. 2 Ballroom Hotel Madani dihadiri dari pihak SKPD Sumut dan Kota Medan

Template by NdyTeeN Redesign Mung Bisnis