Dukungan Calon Perseorangan Diragukan

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Data dukungan terhadap delapan pasangan calon yang sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan dinilai tidak logis. Pasalnya total dukungan yang mencapai 740.222 orang yang dibuktikan dengan KTP tersebut berbeda jauh dengan survey yang menyatakan 60-70% pemilih di Kota Medan belum menentukan pilihannya.

Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy mengatakan, jika data dukungan tersebut dijadikan rujukan, maka hanya sekitar 260ribu saja tersisa pemilih yang menggunakan hak suaranya dari jumlah yang menggunakan hak suara pada pemilu sebelumnya, yakni berkisar 900rb-1juta orang.

"Artinya ada kemungkinan dukungan yang ada pada calon independent tersebut ganda, atau ada pemillih yang terdaftar dalam daftar dukungan tersebut, namun pemilih yang bersangkutan tidak mengetahuinya," kata politisi PKS DPRD Medan ini, kepada wartawan, di Gedung DPRD Medan, Senin (11/1).

Dengan alasan tersebut, Ikrimah meminta agar KPU Medan melalui petugas PPS-nya melakukan verifikasi secara benar dan transparan. Hal ini juga untuk melaksanakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara jujur dan demokratis. "Saya pribadi katakan ini bukan karena sentimen, tetapi semua yang harus dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada terjadi kecurangan di sana, agar ini dibuka secara transparan," tegasnya.

Ikrimah juga mempertanyakan bagaimana proses verifikasi dukungan yang dilakukan, mengingat dengan jumlah PPS yang berjumlah tiga orang setiap kelurahan. Maka, seorang PPS diperkirakan harus memverifikasi seribu KTP. Dalam waktu 14 hari, lanjut Ikrimah, hal ini tentu bukanlah pekerjaan yang mudah.

"Untuk menjaga akurasi verifikasi tersebut, sembari verifikasi berlangsung, KPU hendaknya mengumumkan daftar dukungan calon di setiap kelurahan. Jadi kalau ada yang komplain, karena tidak pernah menyatakan dukungan, maka bisa melakukan tuntutan jika mau," ungkapnya.

Ikrimah juga mengkhawatirkan jika verifikasi yang dilakukan nanti tidak dilakukan secara mendetail dan menyeluruh. Hal ini seperti adanya laporan masyarakat yang terjadi pada pencalonan DPD pada pemilihan legislatif tahun 2009, masyarakat tidak pernah menyatakan dukungan, tetapi tercantum sebagai pendukung salah satu calon.

"Pada dasarnya, kami dari parpol tidak khawatir dengan banyaknya calon perseorangan dan suara yang akan diperebutkan tersebut mengecil. Intinya, bagaimana menjadi pilkada ini berjalan demokratis tanpa ada yang disembunyikan," tambahnya.