2010 Tahun Harapan, Bina Terus Saling Percaya

Madani Online

Medan-Masyarakat Sumut diimbau memulai tahun 2010 dengan semangat kebersamaan yang lebih kokoh, membangun rasa saling percaya dengan hati yang lebih tegar dan kepercayaan diri yang lebih tinggi demi optimisme yang semakin kuat.

”Kita berharap dan tentunya berupaya sungguh-sungguh, agar tahun 2010 lebih baik dari tahun 2009. Kita berupaya 2010 ini mencapai keberhasilan yang lebih banyak dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat Sumut,” ujar Kadis Kominfo Sumut Drs H Eddy Syofian MAP dalam kaleidoskop Pemprovsu 2009 dan harapan 2010, Rabu (30/12) di Medan.

Sembari menyampaikan pesan Gubsu H Syamsul Arifin maupun Wagubsu H Gatot Pujo Nugroho dan Sekdaprovsu DR RE Nainggolan yang intinya mengajak segenap komponen memperkuat persatuan dan kebersamaan, Eddy Syofian mengemukakan dengan komitmen ini Insya Allah 2010 menjadi tahun harapan dan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menuntun bangsa membangun hari esok lebih baik.

Eddy Syofian juga menyampaikan apresiasi tinggi dari Gubsu kepada masyarakat Sumut yang dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang telah menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarah provinsi ini dengan memperoleh sejumlah penghargaan secara nasional selama tahun 2009, sejumlah diantaranya langsung diserahkan Presiden RI H Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk peringkat pertama terbaik nasional dalam kinerja pengelolaan keuangan dari Menteri Keuangan yang disertai hadiah tambahan dana insentif Rp 38,8 miliar.

”Setidaknya tahun 2009 Pemprovsu menerima 19 penghargaan dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut antara lain anugerah parahita ekapraya yang merupakan keempat kalinya diterima pemerintah provinsi sumatera utara dalam kaitan keberhasilan pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya.

Sementara itu indikator peningkatan kesejahteraan antara lain bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang masih berada di atas rata-rata nasional yakni 4,97 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi secara nasional 4,40 persen, jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan di mana tahun 2009 ini sebanyak 1.306.600 jiwa (11,51persen). Bila dibandingkan dengan tahun 2008 sejumlah 1.472.200 (12,55 persen). Tingkat pengangguran terbuka dari 9,10 persen tahun 2008 (566.478 orang) diminimalisir menjadi 8,25 persen tahun 2009 (521.643 orang).

Pemerintah provinsi bertekad memerangi kemiskinan melalui pengalokasian dana APBD tahun anggaran 2009. Pada tahun 2009 ini, dialokasikan untuk dinas pendidikan sebesar Rp 59.362.000.000. Sedangkan untuk dinas kesehatan sebesar Rp 16.827.000.000, dinas sosial Rp 11.940.000.000, badan pemberdayaan masyarakat dan desa Rp 1.016.000.000. Untuk dinas koperasi dan UKM Rp 3.726.000.000, dinas tenaga kerja dan transmigrasi Rp. 7.204.000.000, dinas pertanian Rp. 5.541.000

Untuk sektor pendidikan, program yang telah dilaksanakan antara lain bantuan bagi siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK miskin di 28 kabupaten/kota dengan alokasi dana Rp 52.645.000.000, penyelenggaraan program pendidikan non formal paket B Rp 968 juta, penyelenggaraan program pendidikan non formal paket C sebesar Rp 1.342.000.000, serta penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kelembagaan Rp 4.407.000.000.

Peningkatan

Sementara, realisasi investasi juga mengalami peningkatan selama tahun 2009. Dimana realisasi investasi PMA sebesr 8.057,58 dollar AS dan PMDN sebesar 515.784,31 dollar AS. Diharapkan pada tahun 2010 yang akan datang investasi akan terus bergairah terlebih lagi dengan banyaknya dubes negara sahabat yang menjanjikan investasi di sumut.

Pemerintah juga membantu petani dalam menghadapi rawan pangan transien akibat bencana alam/kekeringan. Dukungan APBD propinsi juga mengalokasikan dana sebesar lebih kurang Rp. 123.000.000 untuk membantu petani dalam menghadapi rawan pangan.

Rencana-rencana pembangunan infrastruktur terus diupayakan untuk direalisasikan. Untuk pembangunan bandara Kualanamu, hingga tahun 2009 pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 333,238 miliar. Sedangkan estimasi kebutuhan proyek tersebut secara keseluruhan mencapai Rp 4,354 triliun. Untuk target pembiayaan tahun 2010 mendatang masih mengalami kekurangan sebesar 1,4 triliun dan diharapkan pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana tambahan tersebut.

Untuk pembangunan jalan akses non-tol simpang Kayu Besar - Bandara Kualanamu, pelaksanaan konstruksinya masih terkendala pada sebagian segmen yang lahannya belum dibebaskan. Selain itu juga karena belum ada kejelasan penetapan status kepemilikan lahan eks HGU yang telah disepakati penyelesaiannya lewat pengadilan. Untuk persoalan ini, masih diperlukan percepatan proses pelepasan aset PTPN II dari Menteri Negara BUMN, sedangkan menyangkut proses pengadilan sudah disepakati untuk dikonsinyasikan.

Rencana pembangunan jalan tol Medan – Kualanamu - Tebingtinggi, saat ini telah ada MoU dengan Kementerian Transportasi RRC dalam rangka pembiayaan dan pelaksanaan konstruksi jalan tol tersebut. Namun diperlukan percepatan pembebasan lahan agar dana pinjaman dari RRC tersebut dapat terserap.

Selanjutnya untuk pengembangan pelabuhan belawan, teluk nibung dan bagan asahan, juga memerlukan dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pengembangannya menuju pelabuhan internasional.

Pengembangan sarana dan prasarana air meliputi pembangunan bendungan lau simeme, pembangunan irigasi lae ordi, rehabilitasi irigasi di secanggang dan hinai, pengendalian banjir kota tebing tinggi dan sekitarnya, pengendalian banjir sei wampu, pembangunan daerah irigasi siborna kecamatan sosa, serta pembangunan daerah irigasi di mombang boru.

Pemprovsu juga melakukan banyak terobosan dan prestasi pembangunan. Terobosan yang sudah dilakukan yakni membuat kebijakan hukum pelepasan aset dan penghapusan piutang atas tanah Kantor Gubsu dengan ganti rugi hanya Rp 1000.

Prestasi lainnya, pemerintah provinsi juga telah dapat melakukan percepatan penyusunan dan penetapan apbd tahun 2010 sesuai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang. Padahal sebelumnya hal ini belum pernah bisa diwujudkan karena berbagai kendala.

Untuk para guru dan PNS, Gubsu juga menaruh perhatian dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen pada APBD dan lebih Rp 100 miliar untuk insentif guru negeri dan swasta. Untuk kesejahteraan PNS, di tahun 2009 telah pula dialokasikan anggaran tambahan penghasilan yang cukup signifikan untuk mendongkrak kinerja dan produktivitas.

Dalam hal pembinaan kabupaten/kota, telah digagas dan dijalankan rapat koordinasi muspida bupati/walikota se-sumut secara berkala. Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya, namun rapat semacam ini tergolong sangat strategis untuk mengkoordinasikan program-program pembangunan di Sumatera Utara.