KTP Online Belum Terealisasi

Bayu rahmad putra: Madani Online

MEDAN-Rencana perubahan sistem online dalam pengurusan KTP (kartu tanda penduduk) belum juga terealisasi. Terbukti hingga kini pengurusan KTP belum terlaksana.

Menurut rencana sebelumnya program ini akan rampung pada akhir Desember tahun lalu, lebih mengejutkan lagi anggaran yang disediakan untuk pengadaan alat foto sebanyak 21 unit sebesar 1,2 M. Namun menurut wartawan, data anggaran yang disediakan RAPBD hanya ratusan juta rupiah, tidak menembus angka 1,2 M.

Saat dihubungi Kabag kependudukan kota Medan, Rizal mengatakan program ini masih dalam hal percobaan dan kemungkinan paling cepat program ini baru dapat berjalan pada pertengahan bulan Februari 2010.

" Semuanya masih dalam masa percobaan, namun kita berupaya agar semuanya dapat berjalan dengan baik, " Kata Rizal saat dihubungi wartawan, Rabu siang melalui telepon selulernya.

Rizal melanjutkan, pengurusan KTP pada sistem online nantinya tidak lagi berlarut-larut, dengan berpegang pada database di kecamatan semuanya akan semakin mudah, dan fungsi Dinas kependudukan hanya mengawasi dalam penerapannya dilapangan.

Selanjutnya...

Kadishub Jangan Gapteg

Bayu rahmad putra: Madani Online

MEDAN-Banyaknya lampu jalan (traffic light) yang tidak berfungsi terlihat hampir disetiap ruas jalan kota Medan. Mulai dengan kondisi lampu yang sering padam, penunjuk angka yang sering error, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kecelakaan kendaraan bermotor.

Hal ini disoroti oleh Ketua Komisi D DPRD Medan, Muslim Maksum Lc, semuanya mutlak kesalahan Dinas Perhubungan, artinya mereka tidak bekerja secara optimal dalam memperhatikan pelayanan jalan.

“Alasan mati lampu pun dimunculkan, seharusnya mereka sudah memiliki jalan keluar akan hal itu, bagaimana mengatasinya, jangan Gaptek (gagap teknologi,red), “ paparnya kepada madanionline Rabu Siang di gedung Dewan.

Bahkan Muslim mengatakan, sekarang sudah ada energy saver, yang fungsinya menyerap tenaga untuk menjalankan traffic ligth. Politisi dari PKS ini juga menyayangkan buruknya kualitas traffic ligth yang terdapat dikawasan Medan.

“Baru beberapa bulan saja pemakaiannya sudah rusak, dan banyak yang tidak layak pakai, bagaimana cara pengadaan barangnya dahulu, Jangan-jangan ada permainan didalam proyek ini, kemungkinan itu tidak tertutup,” keluh Muslim.

Harapan Muslim, Dinas Perhubungan dapat meningkatkan kinerjanya agar Medan memang pantas mendapat predikat kota Metropolitan, sebab pada kenyataanya, hingga kini masalah Traffic light pun belum layak pakai.

Selanjutnya...

8 Proyek Pembangunan Jalan di Perkim Fiktif?

Bayu rahmad putra: Madani Online

MEDAN-Setidak ada proyek pembangunan jalan setapak dilakukan Dinas Perumahan dan Pemungkiman (Perkim) tahun 2010 dinilai fiktip. Karena, tidak disebutkan nama jalan mana yang akan dibangun.

Hal ini terungkap dalam rapat gabungan pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2010 DPRD dan SKPD, Rabu (13/1) di ruang Paripurna gedung DPRD Medan.

Temuan ini disampaikan anggota komisi D Gofried Effendi Lubis saat pembahasan. Dikatakannya, di dalam RAPBD disana dicantumkan pembangunan jalan setapak di daerah kecamatan Medan Area jalan xxxxx. Setahunya, selama tinggal Kota Medan tidak ada nama jalan xxxxx.

"Seumur saya sudah 45 tahun tinggal di Kota Medan, belum perna ada saya melihat nama jalan xxxxx. Artinya, proyek pembangunan jalan tersebut dinilai fiktip.ucapnya.

Tidak hanya itu, Gofried juga mempertanyakan soal biaya pembangunan jalan setapak yang dinilai tidak wajar sebesar Rp.750 ribu/meternya. Sementara, dilapangan setelah dicek harga permeternya sebesar Rp.139 ribu.jelasnya.

Sementara itu, menjawab pertanyaan dari anggota dewan tersebut. Kadis Perkim Iriadi Irawadi menjelaskan, pembangunan jalan setapak tersebut tidak ada yang fiktip, hanya saja belum dibuat saja nama-nama jalan tersebut. Nantinya setelah ini akan kita letakan jalan tersebut.
Dan terkait biaya pembangunan jalan setapak tersebut, harganya diambil dari analisa harga tahun 2010. "Kita tidak ada membedakan harga di satu lokasi."jelasnya

Selanjutnya...

Honor Kegiatan PNS Dinsosnaker Dipertanyakan

Bayu rahmad putra: Madani Online

MEDAN-Banyaknya honor kegiatan PNS di Dinsosnaker (Dinas sosial Dan Tenaga Kerja) yang dicantumkan di laporan anggaran belanja APBD 2009, patut dipertanyakan. Pasalnya, banyaknya laporan anggaran belanja yang dicantumkan di APBD 2009 jumlahnya terlalu besar dengan dipecah menjadi tujuh belas program kegiatan dan tidak dibuat secara spesifik atau tidak jelas.

Hal itu ditanyakan anggota Fraksi Golkar Cp.Nainggolan kepada dinas sosial dan tenaga kerja dalam rapat gabungan komisi dengan SKPD Kota Medan diruang sidang paripurna DPRD Medan (13/11) pagi tadi.

Cp.Nainggolan mengatakan, dalam belanja anggaran langsung, banyak dicantumkan honor kegiatan PNS, ini jadi pertanyaan, honor apa ini dan kegiatan apa ini, ini kan tidak dijelaskan apa saja yang kegiatannya secara spesifik" kata Cp.Nainggolan.

Selain itu, dengan anggaran senilai ratusa juta rupiah, patut dipertanyakan untuk honor pns itu dan apa saja kegiatan 17 program itu.

Tidak hanya itu, Cp.Nainggolan juga mempertanyakan tentang rapat penetapa UMK (Upan Minimum Kota) yang menghabiskan anggaran sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah. "Berapa orang yang melakukan rapat itu dan siapa saja yang mengikuti rapat tersebut hingga menghabiskan dana 250 juta rupiah" pungkap Cp.Nainggolan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Dinsosnaker menjawab semua honor yang dicantumkan ada kegiatannya. Selain itu honor-honor yang dicantumkan diberikan kepada kegiatan yang ada.

Selain itu, pihak dinsosnaker juga mengatakan, akan memberikan laporan kegiatan dan penggunaan anggaran yang menghabiskan 250 juta rupiah serta memberikan laporan kegiatan penggunaan anggaran yang dipertanyakan" puskasnya.

Selanjutnya...

Proyek Perkim Dipertanyakan

Bayu rahmad putra: Madani Online

MEDAN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan pertanyakan kejelasan sejumlah proyek di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim). Sebab ada proyek yang ditenggarai tidak menyebutkan lokasinya.

"Seperti pengaspalan jalan setapak di kawasan Medan Area dan Medan Baru itu tidak jelas. Karena tidak ada disebutkan nama jalan yang akan diaspal," sebut anggota DPRD Medan Godfried Effendy Lubis, dalam rapat gabungan komisi DPRD Medan tentang pembahasan R-APBD 2010, di gedung dewan, Rabu (13/1).

Menurut Godfried, setidaknya ada delapan proyek fiktip terjadi di Dinas Perkim yang dianggarkan dalam R-APBD 2010 berbiaya Rp8 milyar. Hal itu terungkap setelah anggota DPRD Medan Godfried Efendy Lubis mencermati pengajuan R-APBD 2010 tersebut.

Selain itu, lanjut Godfried, rencana pembangunan gedung DPRD Medan tidak ada disebutkan anggarannya oleh Perkim dalam R-APBD 2010. Padahal dalam nota jawaban Walikota Medan terdahulu, anggaran pembangunan gedung DPRD Medan diusulkan masuk di R-APBD 2010.

"Tetapi yang diajukan Perkim disini hanya perencanaan pembangunannya sebesar Rp150juta," urainya.

Menanggapi itu, Kadis Perkim Iriadi Irawadi menyebutkan nantinya pihaknya akan menyampaikan nama-nama jalan yang akan diaspal. Jadi menurutnya, tidak ada proyek yang tidak jelas atau fiktip. Hanya saja tidak dibantahnya, pihaknya memang belum menyebutkan nama-nama jalan tersebut.

"Nama-nama jalan itu nantinya akan kami sampaikan," tegasnya kembali.

Sedangkan untuk pembangunan gedung DPRD Medan, kata Iriadi, pengajuan anggaran sebesar Rp150juta tersebut diperuntukkan sebagai desain perencanaan. Jadi tidak ada alasan yang tidak logis menurutnya. Karena besaran anggaran untuk pembangunannya memang belum dicantumkan.

"Ini karena mengingat waktu. Jadi anggaran tersebut hanya untuk desain perencanaan selama tujuh bulan," ucapnya.

Selanjutnya...

Dinsosnaker Pungli ?

Bayu rahmad putra: Madani Online

MEDAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Medan pertanyakan kebijakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kota Medan yang melakukan kutipan pengurusan rekomendasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp 50 rb hingga Rp 250 rb. Padahal, retribusi dimaksud tidak pernah masuk ke kas daerah atau sumber PAD Pemko Medan. Kebijakan ini dituding tindakan ilegal.


Hal ini dilontarkan Ketua Komisi B DPRD Medan Drs Irwanto Tampubolon saat rapat gabungan komisi-komisi DPRD Medan terkait RAPBD Pemko Medan 2010, Rabu (13/1). Irwanto minta hal ini harus ditinjau kembali.

Sementara itu, Kabid latihan produktivias Dinsosnaker Kota Medan, Ali Chan yang mewakii Kadis Sosnaker sedikit kewalahan menjawab pertanyaan dewan. Disebutkan, kutipan dimaksud tidak dilakukan lagi.

Namun hal ini langsung ditimpali Irwanto, karena menurutnya dewan masih menemukan kutipan di lapangan bulan Januari lalu.

Bahkan Irwanto dengan tegas meyebutkan pihaknya akan komit dengan pungli dimaksud, jika memang tidak memiliki payung hukum supaya tidak terulang lagi.

Dalam kesempatan itu, anggota dewan juga mempertanyakan penggunaan anggaran senilai ratusan juta rupiah untuk tenaga honor dianggap tidak jelas.

Hal ini dipertanyakan CP Nainggolan, menurutnya penggunaan anggaran dimakdsud tidak tepat sasaran. Sedangkan pihak Dinsosnaker tidak dapat menjelaskan pertanyaan dewan.

Selanjutnya...

Medan Segera Miliki Pusat Bisnis

Bayu rahmad putra: Madani Online

Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia tahun ini akan memiliki pusat perdagangan dan jasa (bisnis). Pusat bisnis ini akan menyediakan informasi mengenai perdagangan dan jasa di Kota Medan serta produk-produk unggulan Kota Medan baik berskala lokal, nasional bahkan internasional.

"Tahun ini sudah dianggarkan untuk pembuatan pusat bisnis tersebut, diharapkan bisa segera terealisasi untuk memajukan bisnis di Kota Medan dan mempromosikan potensi bisnis baik perdagangan maupun jasa ke khalayak raya termasuk pelancong yang datang ke Kota Medan," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan T Basyrul Kamalli, kepada wartawan seusai mengikuti rapat pembahasan R-APBD, di Gedung DPRD Medan, Selasa (12/1).

Dikatakannya, untuk merealisasikan pusat bisnis tersebut dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan tahun 2010, Disperindag telah mengusulkan dana sebesar Rp40 juta. Pusat bisnis ini diharapkan dapat meningkatkan promosi produk unggulan dan menjadikannya lebih dikenal baik secara nasional hingga internasional.

"Produksi pelaku usaha di Kota Medan sebenarnya tidak kalah bagusnya dengan produk-produk lain di Indonesia, bahkan untuk beberapa produk sudah ada yang menembus pasar ekspor. Namun, hingga saat ini belum ada wadah yang menyajikan produk-produk tersebut dalam satu tempat yang bisa dikunjungi bagi peminatnya maupun investor yang mungkin ingin berinvestasi," ungkapnya. Basyrul menambahkan pusat bisnis tersebut
direncanakan berada di seputar kawasan pusat perbelanjaan Medan Fair. Rencana pemilihan tempat ini, ungkapnya telah diketahui dan disetujui oleh Pejabat (Pj) Walikota Medan Rahudman Harahap. Namun, untuk jadwal realisasinya masih menunggu dulu pengesahan R-APBD 2010 dan hal-hal terkait lainnya.

Selain membuat pusat bisnis, lanjut Basyrul, Disperindag juga memprogramkan peningkatan dan efektifitas produksi home industry di Kota Medan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk dan kualitas serta kuantitas produksi. "Hal ini akan kami lakukan melalui dana perkuatan modal UMKM yang saat ini juga sedang diusulkan. Artinya nanti, dalam waktu yang lebih singkat home industry bisa memproduksi lebih banyak dengan kualitas yang lebih bagus," tambahnya.

Program tersebut mendapat respod positif dari DPRD Medan, semisal Aripay Tambunan seraya menyarankan agar promosi yang dilakukan benar-benar terarah dan bermanfaat bagi pelaku industri dan juga konsumen. Langkah ini, lanjut Aripay juga harus menjadi upaya bagaimana mengoptimalkan pasar dalam menghadapi perdagangan bebas yang sudah mulai berlaku khususnya di kawasan Asean dengan China.

"Kalau terprogram dengan baik tentu akan menjadikan produk Kota Medan lebih mampu bersaing. Namun demikian, perlu upaya-upaya yang lebih konkrit terkait bagaimana menghadapi era perdagangan bebas," katanya.

Selanjutnya...

Pembahasan R-APBD Dinilai Tidak Efektif

Bayu rahmad putra: Madani Online

Pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan tahun 2010 dinilai tidak akan berjalan efektif. Pasalnya, rapat pembahasan RAPBD yang dijadwalkan 12-15 Januari tersebut tidak melalui pembahasan di tingkat komisi terlebih dahulu, tetapi dilakukan dalam rapat gabungan komisi- komisi. "Meskipun dibenarkan, tetapi kualitas pembahasannya tidak akan setajam ketika dibahas di komisi-komisi terkait pos anggaran.

Misalnya, ada yang perlu ditindaklanjuti, rapat gabungan komisi ini sangat lemah untuk melakukan itu karena rapatnya tidak fokus," kata Ketua Fraksi Patriot Persatuan Pembangunan (FPPP) Ahmad Parlindungan Batubara, kepada wartawan, di Gedung DPRD Medan, Selasa (12/1).

Jika tidak, lanjutnya, pembahasan yang terjadi tidak akan fokus dan arahnya terus berkembang, seperti yang terjadi pada pembahasan RAPD di hari pertama, yang digelar dengan rapat gabungan komisi, Selasa (12/1). Kondisi ini, terangnya, disebabkan tidak ada resume dan kesepakatan terlebih dahulu di tingkat komisi mengenai suatu program maupun pos anggaran yang ada pada SKPD terkait.

"Yang terlihat kemudian adalah bagaimana anggota fraksi menyampaikan pendapat fraksi atau pribadinya terkait anggaran. Hal ini tentu tidak jauh berbeda dengan pembahasan di tingkat fraksi yang menghasilkan pemandangan umum ataupun pemandangan akhir nantinya. Makanya tidak tajam," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy tidak menyangkal jika pembahasan melalui komisi hasil pembahasan yang dihasilkan akan lebih efektif. Namun demikian, keputusan membahas RAPBD melalui rapat gabungan komisi tersebut diputuskan melalui rapat pimpinan DPRD Medan dengan pimpinan fraksi-fraksi, dengan beberapa pertimbangan.

"Kalau dihitung berimbanglah yang menginginkan RAPBD dibahas melalui komisi dan melalui gabungan komisi. Namun, dengan beberapa pertimbangan dalam rapat tersebut, disepakatilah pembahasan cukup melalui gabungan komisi saja," kata politisi PKS ini tanpa merinci pertimbangan-pertimbangan dimaksud.

Ditanyakan apakah keputusan pembahasan melalui gabungan komisi ini ada kaitannya dengan pimpinan komisi yang belum di SK-kan atau masih dalam perdebatan, Ikrimah membantahnya. "Tidak ada kaitannya, dan pertimbangan dimaksud pun tidak ada yang krusial semuanya sesuai dengan mekanisme yang ada dalam tata tertib DPRD Medan, ujarnya".

Selanjutnya...

Medan Segera Miliki Pusat Bisnis

Madani Online

Bayu Rachmat Putra: Madani Online

Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia tahun ini akan memiliki pusat perdagangan dan jasa (bisnis). Pusat bisnis ini akan menyediakan informasi mengenai perdagangan dan jasa di Kota Medan serta produk-produk unggulan Kota Medan baik berskala lokal, nasional bahkan internasional.

"Tahun ini sudah dianggarkan untuk pembuatan pusat bisnis tersebut, diharapkan bisa segera terealiasi untuk memajukan bisnis di Kota Medan dan memperomosikan potensi bisnis baik perdagangan maupun jasa ke khalayak raya termasuk pelancong yang datang ke Kota Medan," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan T Basyrul Kamalli, kepada wartawan seusai mengikuti rapat pembahasan R-APBD, di Gedung DPRD Medan, Selasa (12/1).

Dikatakannya, untuk merealisasikan pusat bisnis tersebut dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan tahun 2010, Disperindag telah mengsulkan dana sebesar Rp40 juta. Pusat bisnis ini diharapkan dapat meningkatkan promosi produk unggulan dan menjadikannya lebih dikenal baik secara nasional hingga internasional.

"Produksi pelaku usaha di Kota Medan sebenarnya tidak kalah bagusnya dengan produk-produk lain di Indonesia, bahkan untuk beberapa produk sudah ada yang menembus pasar ekspor. Namun, hingga saat ini belum ada wadah yang menyajikan produk-produk tersebut dalam satu tempat yang bisa dikunjungi bagi peminatnya maupun investor yang mungkin ingin berinvestasi," ungkapnya.

Basyrul menambahkan pusat bisnis tersebut direncanakan berada di seputar kawasan pusat perbelanjan MedanFair. Rencana pemilihan tempat ini, ungkapnya telah diketahui dan disetujui oleh Penjabat (Pj) Walikota Medan Rahudman Harahap. Namun, untuk jadwal realiasasinya masih menunggu dulu pengesahan R-APBD 2010 dan hal-hal terkait lainnya.

Selain membuat pusat bisnis, lanjut Basyrul, Disperindag juga memprogramkan peningkatan dan efektivitas produksi home insdustry di Kota Medan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk dan kualitas serta kuantitas produksi.

"Hal ini akan kami lakukan melalui dana perkuatan modal UMKM yang saat ini juga sedang diusulkan. Artinya nanti, dalam waktu yang lebih singkat home industry bisa memproduksi lebih banyak dengan kualitas yang lebih bagus," tambahnya.

Program tersebut samungnya, mendapat respos positif dari DPRD Medan, semisal Aripay Tambunan seraya menyarankan agar promosi yang dilakukan benar-benar terarah dan bermanfaat bagi pelaku industri dan juga konsumen.

Langkah ini, lanjut Aripay juga harus menjadi upaya bagaimana mengoptimalkan pasar dalam menghadapi perdagangan bebas yang sudah mulai berlaku khususnya di kawasan Asean dengan China.

"Kalau terprogram dengan baik tentu akan menjadikan produk Kota Medan lebih mampu bersaing. Namun demikian, perlu upaya- upaya yang lebih konkrit terkait bagaimana menghadapi era perdagangan bebas," pungkasnya.

Selanjutnya...

Pembahasan R-APBD Dinilai Tidak Efektif

Madani Online

Bayu Rachmat Putra: Madani Online

Pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan tahun 2010 dinilai tidak akan berjalan efektif. Pasalnya, rapat pembahasan RAPBD yang dijadwalkan 12- 15 Januari tersebut tidak melalui pembahasan di tingkat komisi terlebih dahulu, tetapi dilakukan dalam rapat gabungan komisi- komisi.

"Meskipun dibenarkan, tetapi kualitas pembahasannya tidak akan setajam ketika dibahas di komisi-komisi terkait pos anggaran.

Misalnya, ada yang perlu ditindaklanjuti, rapat gabungan komisi ini sangat lemah untuk melakukan itu karena rapatnya tidak fokus," kata Ketua Fraksi Patriot Persatuan Pembangunan (FPPP) Ahmad Parlindungan Batubara, kepada wartawan, di Gedung DPRD Medan, Selasa (12/1).

Jika tidak, lanjutnya, pembahasan yang terjadi tidak akan fokus dan arahnya terus berkembang, seperti yang terjadi pada pembahasan RAPD di hari pertama, yang digelar dengan rapata gabungan komisi, Selasa (12/1). Kondisi ini, terangnya, disebabkan tidak ada resume dan kesepakatan terlebih dahulu di tingkat komisi mengenai suatu program maupun pos anggaran yang ada pada SKPD terkait.

"Yang terlihat kemudian adalah bagaimana anggota fraksi menyampaikan pendapat fraksi atau pribadinya terkait anggaran. Hal ini tentu tidak jauh berbeda dengan pembahasan di tingkat fraksi yang menghasilkan pemandangan umum ataupun pemandangan akhir nantinya. Makanya tidak tajam," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy tidak menyangkal jika pembahasan melalui komisi hasil pembahasan yang dihasilkan akan lebih efektif. Namun demikian, keputusan membahas RAPBD melalui rapat gabungan komisi tersebut diputuskan melalui rapat pimpinan DPRD Medan dengan pimpinan fraksi-fraksi, dengan beberapa pertimbangan.

"Kalau dihitung berimbanglah yang menginginkan RAPBD dibahas melalui komisi dan melalui gabungan komisi. Namun, dengan beberapa pertimbangan dalam rapat tersebut, disepakatilah pembahasan cukup melalui gabungan komisi saja," kata politisi PKS ini tanpa merinci pertimbangan-pertimbangan dimaksud.

Ditanyakan apakah keputusan pembahasan melalui gabungan komisi ini ada kaitannya dengan pimpinan komisi yang belum di SK-kan atau masih dalam perdebatan, Ikrimah membantahnya.

"Tidak ada kaitannya, dan pertimbangan dimaksud pun tidak ada yang krusial semuanya sesuai dengan mekanisme yang ada dalam tata tertib DPRD Medan," pungkasnya

Selanjutnya...

Harga Ikan Segar Naik, Permintaan Ikan Asin Melonjak

Madani Online

M Tazli Syahputra: Madani Online

Buruknya cuaca akhir-akhir ini, membuat harga ikan segar melonjak. Sebagai alternative, orang memilih ikan asin demi penghematan belanja rumah tangga. Akibatnya, permintaan ikan asin pun naik pesat, (12/1).

“Meski pun belum kering, yang di sini rata-rata sudah dipesan. Sore nanti, para pemesan akan mengambilnya,” kata Sadek.

Kepada Madani Online, pekerja di usaha kecil ini mengatakan, memang permintaan ikan asin di pasaran tidak stabil. Itu semua bergantung pada ikan segar, kalau ikan segar harganya melonjak seperti sekarang ini, makan pesanan ikan asin pun bertambah.

Warga Jalan Pulau Seram, Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan rata-rata memiliki usaha pengolahan ikan asin. Di Kampung Kurnia Kelurahan Belawan Bahari, rata-rata orang menggeluti usaha ini sejak tahun 90 an.

Sadek menuturkan. Biasanya, para pengusaha ikan asin, siang hari pergi ke Gabion untuk membeli ikan dari nelayan Pukat PI (Katrol 1000 ton) yang melaut selama 12 hari. Harga ikan, berkisar antara Rp 2.500 sampai Rp 3.000 per kg. Jenisnya pun berbeda, ada Gulama, Cincaru dan Selar Kuning.

“Untuk jenis asin Gulama belah, setelah dicuci biasanya, diupahkan kepada anak-anak untuk membelahnya. Mereka diupah, Rp 1.000 per kg nya. Untuk penjemuran juga diupah, Rp 2.000 per bin (keranjang kotak ikan, red),” bilang Sadek.

Setengah hari saja sudah kering dan siap dijual. Biasanya, masih baru dijemur pun, pembeli pun berdatangan untuk memesan. Jadi, siapa cepat dia dapat, tambahnya.

Saat seperti ini, satu hari biasa di angkut pemesan sampai 10 ton dalam satu rumah usaha. Namun, jika harga ikan segar turun, permintaan berkisar 2 ton.

Ditanya mengenai harga, Sadek menuturkan, untuk harga Gulama belah paling rendah Rp12.000, paling tinggi Rp. 13.000, naik turun harganya. Begitu pula yang bulat dari Rp 15.000 terkadang sampai Rp 17.500 per kg nya

Selanjutnya...

Mensos RI : "Seluruh Suami Harus Bertutur Kata yang Baik"

Madani Online

Arafat: Madani Online

Dengan kejadian seperti ini, kepada seluruh masyarakat khususnya suami agar bertutur kata yang penting, baik dan manusiawi. "Sudah ada anak pun masih muncul saja bahasa gila, anak pun tidak tau mungkin apa artinya itu gila, sehingga terjadi lah hal seperti ini. Nah disini lah penting penyuluhan untuk mengantisipasi hal-hal yangtidak dinginkan," kata Mentri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Salim Segaf Al Jufri, selasa (12/1) sore sekira pukul 15.00 Wib mendatangi RS Santa Elisabeth usai menjenguk korban KDRT di Nias.

Ketika wartawan menanyakan kembali apakah ada tindakan prioritas yang dilakukan pemerintah terlebih kejadian ini terjadi di Nias, Salim menjelaskan, bukan hanya di Nias saja, akan tetapi ini merupakan kerjaan di wilayah dirinya. "Kalau itu terjadi sering di Nias, saya pikir perlu prioritas. Apakah itu sering terjadi di Nias dan yang saya sering dengar-dengar ada beberapa kejadian namun tidak separah dengan kejadian ini," imbuhnya.

Hal ini meruapakan pelajaran buat masyarakat lainnya juga. "KIta tidak hanya fokus di satu rumah ini saja, tapi kita lihat ada sesuatu yang tidak sehat di beberapa titik dimasyarakat kita dan ini dibutuhkan penyuluhan," pungkasnya sambil meninggalkan wartawan.

Dalam kesempatan tersebut dihadiri Pj Walikota Medan, Drs Rahudman Harahap MM, Wakil Gubernur Sumut, Gatot Pujonugrho ST, Kepala Baperassdasu, Syaiful Syafri, Kepala Dinsos Sumut, Nabari Ginting, Humas Pemko Medan, Drs Anas Hasbuan MAP dan berserta rombongan lainnya.

Sekedar mengingatkan, Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Ferida Ndru anak perempuan berusia 7 tahun warga Kampung Fatodano Kecamatan Ullugawo Kabupaten Nias, tiba di Rumah Sakit Umum Elisabeth Medan guna mendapatkan perawatan intensif karena dkelewang oleh ibunya sendiri.

Dalam aksi kekerasan tersebut, tersangka SN selaku dari ibu enam orang anak ini tega membantai anaknya sendiri karena sakit hati diolok-olok gila oleh anaknya sendiri sehingga pada 25 Desember 2009 lalu, SN nekat membantai lima dari enam anaknya tersebut.

Akibat tindakkan kekerasan yang dilakukan oleh SN, ketiga anaknya yakni Ferina, Fonaha dan Ferius tewas seketika, sedangkan Folo”o dan Ferida mengalami kritis serta seorang bayi selamat.

Selanjutnya...

Mensos : Bantuan Sosial Akan Diteruskan

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online


Pemerintah pusat memastikan bantuan sosial melalui program keluarga harapan akan diteruskan. Hal ini dikatakan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri saat bekunjung ke medan di wisma benteng.

“program sosial yang diteruskan ini berguna untuk membangun dan membentuk sumber daya manusia di masa mendatang,” terangnya (12/1).

Karena itu masyarakat penerima dan pendamping penerima program itu. Diharapkan berkompeten dalam mengelola anggaran yang diterima sebesar 600 ribu perbulan itu.

Selanjutnya...

PAD Reklame Rp 30 Miliar, Tak Maksimal

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Pajak reklame yang ditargetkan pemko medan Rp 30 miliarpada 2010 ini dinilai belum aksimal. Pasalnya, reklame di medan belakangan ini sudah menjamur. Sehingga diyakini target tersebut masih bisa dimaksimalkan.

"Kalau ternyata mereka bilang itu maksimal dalam segi pemasangan atau pendapatan, tapi jika ditinjau dari pendapatan itu kami rasa belum maksimal,"kata sekretaris dari Fraksi Golkar DPRD Medan ILHAMSYAH, selasa (12/1).

Menurutnya PAD yang dari kontribusi reklame di medan, ini dari segi banyaknya yang hampir terdapat di setiap sudut pandang kota medan. dengan banyaknya reklame, namun kontribusinya hanya Rp 30 miliar.

“Padahal, jika jumlah titiknya semakin banyak, dapat ditingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, orang berani bayar mahal,"ungkapnya.

Kemudian untuk meningkatkan PAD ini serta mengnatisipasi kemungkinan kebocoran pendapatan, fraksi golkar juga mendesak pemko medan melalui dinas terkait transfaran dengan memasang stiker masa berlaku reklame. sehingga pengawsan yang dilkukan lebih gampang.

Selain itu juga, Ilhamsyah mendesak Pemko medan segera menyelesaikan penyusunan perwal reklame ini. sehingga semkin jels titik mana saja yang dibenarkan pemasangan reklame tersebut.

“Kita minta perwal itu nantinya diumumkan dan disosialisasikan,” katanya seraya meminta perwal tersebut harus melakukan pengkajian termasuk strategis tempat yang dapat menambah PAD.

Kemudian sambunya, dalam perwal tersebut juga harus memperhatikan kenyamanan masyarakat dengan tidak memasang reklame di trotoar, di depan gedung maupun pemasangan secara melintang. "ini harus diperhatikan",ungkapnya.

Sebelumnya pj Walikota Medan, Rahudman harahap menyebutkan jika kontribusi PAD dari reklame Rp 30 miliar ini sudah maksimal. rincian pad tersebut terng rahudman, untuk papan reklame Rp 16,9 miliar, reklame kain rp 3,8 miliar, reklame merekat rp 200 juta dan reklame selebaran Rp 500 juta. Kemudian reklame berjalan Rp 438 juta dan reklame papan nama toko Rp 8,127 miliar.

"Jadi pendapatan dengan menjamurnya reklame ini, nilai itu kami rasa belum maksimal," terang Ilhamsyah mengakhiri perbincangan.

Selanjutnya...

Komisi C DPRD Medan Desak Pemko Intervensi Pertamina

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Komisi C DPRD Medan mendesak Pemko Medan untuk segera menginterfensi Pertamina agar segera melaksanakan keputusan Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kemarin yaitu mempertimbangkan untuk menunda penarikan minyak tanah bersubsidi di Lima wilayah Sumut.

Hal itu dikatakan ketua Komisi C DPRD Medan Aripay Tambunan kepada madanionline (12/1) siang tadi di gedung dewan.

Aripay mengatakan, Pemko Medan harus menginterfensi Pertamina dalah hal minyak tanah dan gas, karena masalah yang dialami masyarakat kota medan saat ini yaitu mahal dan sulitnya mencari minyak tanah dan gas LPG tidak bisa terlepas dari pemko sebagai pemerintah.

Kemudian, dengan keluarnya keputusan Muspida Pemprovsu kemarin yang isinya mempertimbangkan untuk menunda penarikan minyak tanah bersubsidi di lima wilayah sumut yang salah satunya termasuk Kota Medan, maka Pemko Medan harus memfollow-up keputusan Muspida tersebut dengan menginterfensi Pertamina agar segera melaksanakan keputusan Muspida tersebut" ungkap aripay.

hasil muspida (musyawarah pimpinan daerah) plus provsu kemarin, meminta pihak pertamina agar mempertimbangkan untuk menunda penarikan minyak tanah bersubsidi di lima wilayah sumut sejak desember lalu telah ditarik seratus persen subsidinya, sebelum sosialisasi dilakukan lebih optimal kepada masyarakat pemakai.

Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan masih banyaknya masyarakat Kota Medan yang belum mau menggunakan gas LPG dan lebih memilih menggunakan minyak tanah akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pertamina kepada masyarakat.

Selanjutnya...

R-APBD 2010, Belanja Langsung Mengecil Karena DAU dan Hibah

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Belanja langsung yang diusulkan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2010 yang diproyeksikan sebesar Rp1,2 triliun lebih kecil dibandingkan proyeksi anggaran untuk belanja tidak langsung senilai Rp1,15 triliun.

Hal ini dikarenakan berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBN dan hibah yang diproyeksikan sebesar Rp55 miliar untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Medan.

"Kenaikan belanja tidak langsung, bahkan menjadi lebih besar dari belanja langsung, didorong kewajiban untuk

Mengalokasikan belanja hibah sebagai komponen belanja tidak langsung yang dipriyeksikan sebesar enam puluh tiga miliar rupiah," kata Penjabat (Pj) Walikota Medan Rahudman Harahap, saat menyampaikan nota jawaban Walikota Medan atas pemandangan umum DPRD Kota Medan, pada sidang paripurna, di Gedung DPRD Medan, Senin (11/1).

Seperti diketahui dalam R-APBD tahun 2010 anggaran belanja mencapai Rp2,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp1,2 triliun diantaranya atau sebesar 51,16% merupakan belanja tidak langsung. Sisanya, sebesar Rp1,15 triliun atau 48,84% merupakan belanja langsung.

Kondisi ini menimbulkan pernyataan bagi sebagian besar fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya terhadap R-APBD 2010, seperti halnya Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PDI-P dan Fraksi Damai Sejahtera.

Rahudman mengatakan formulasi belanja daerah dalam rancangan peraturan daerah (ranperd) APBD tahun 2010, pada dasarnya dilandasi komitmen kuat untuk mendorong proporsi belanja langsung yang lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Namun dikarenakan adanya pengurangan DAU dan belanja hibah tersebut menyebabkan belanja langsung tersebut menjadin lebih kecil.

Mengenai keterlambatan penyampaian R-APBD sejak penyerahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plaform Sementara (PPAS), Rahudman menjelaskan, ada dua alasan yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Pertama dari segi subjektif, yakni adanya keterlambatan penyampaian informasi alokasi penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah atasan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

"Hal ini menyulitkan tim anggaran merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk tahun ini, terutama penganggaran daerah secara tepat waktu," ungkapnya.

Alasan kedua adalah alasan objektif, dalam hal ini penyusunan anggaran daerah senaiknay melibatkan anggota DPRD Medan. Sehingga perihal R-APBD 2010, Pemko Medan harus menyinergikan waktu yang tepat dan bisa melakukan pembahasan dengan DPRD Medan secara bersama-sama dengan anggota DPRD periode 2009-2014.

"Namun demikian, pada masa yang akan databnf Pemko Medan memiliki komitmen kuat untruk menyelenggarakan siklus anggaran secara tepat waktu," tambahnya.

Selanjutnya...

Pertamina dianggap gagal, persediaan gas terbatas

Madani Online

Bayu rahmad putra: Madani Online

Pertamina dianggap gagal mengalihkan konversi minyak tanah ke gas, terbukti, semenjak kebijakan itu sampai ke masyarakat kelangkaan gas tetap terjadi.
Suryani, pedagang mengakui harga beli gas 3 kg mencapai Rp 18..000,- padahal HET (harga eceran tertinggi) hanya Rp 13.000,- bahkan pengakuannya, untuk harga gas 12 kg bervariasi, mulai Rp 80.000,- sampai dengan Rp 95.000,-.

Menanggapi perihal ini, Jumadi Spd I selaku anggota Komisi C DPRD Medan menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pertamina.

"Pertamina harus dapat mengawasi mengenai HET tersebut, ini menyangkut pemenuhan kebutuhan rakyat, serta kinerja pemko harus lebih sigap tentang hal yang berkaitan dengan rakyat, " Ucapnya kepada madanionline Senin siang (11/1) di gedung dewan..

Jumadi menambahkan, Pertamina harus bertanggung jawab atas persediaan gas setelah pencabutan subsidi minyak tanah dipasaran. Dan Pertamina dianggap belum siap atas kebijakan tersebut.

Saat disinggung mengenai penimbunan gas, Jumadi mengatakan kemungkinan itu dapat saja terjadi, tidak menutup peluang untuk itu, maka kinerja Pemko dan Pertamina harus ekstra keras agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ini.

Lebih lanjut politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyampaikan Pertamina harus terus mengawasi harga yang terus melambung tinggi, serta kinerja Pemko (pemerintah kota) Medan harus tanggap soal-soal yang berhubungan langsung dengan masyarakat kecil. " Jangan biarkan masyarakat berdemo baru melakukan perubahan, " tandasnya.

Selanjutnya...

Pengadaan Deliniator Dishub Medan Hamburkan Uang Negara

Bayu Madani Online..

Medan-Pengadaan Deliniator di Dinas Perhubungan Kota Medan dinilai sebagai upaya penghamburan uang negara. Pasalnya, selain tidak ada manfaatnya, pengadaan Deliniator ini juga berpotensi menjadi salah satu kebocoran anggaran karena dianggarkan dalam APBD 2010, harganya terlalu jauh dengan harga yang ada dipasaran.

"Nggak ada manfaatnya," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Porman Naibaho Minggu (10/1), katanya menyikapi dimasukkannya kembali alokasi untuk pengadaan dan pemasangan deliniator di Medan dengan alokasi anggaran Rp 650 juta. Padahal fraksi ini telah berulang kali menolak pengajuan anggaran serupa, namun tetap saja dimasukkan.

"Namun tetap saja nongol dianggaran Dinas Perhubungan," ungkapnya. Apalagi dari pengajuan tersebut, disebutkan setidaknya dalam pengadaan Jalan Pattimura termasuk salah satu titik yang akan dipasang dengan menggunakan RAPBD Medan 2010 sebanyak 35 unit. Dengan harga deliniator mencapai Rp 629.600 per unitnya.

"Kami mempertanyakan pengadaan dan pemasangan deliniator ini seperti apa manfaatnya,"tanya juru bicara fraksi PDIP, Daniel Pinem dalam penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD Medan 2010, kemarin. Fraksi ini juga meminta agar Kejaksaan turun tangan untuk memeriksa terkait pengadaan marka jalan seperti deliniaotor yang dinilai berpeluang terhadap terjadinya kebocoran anggaran.

Hasyim, Wakil ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, menegaskan anggaran pengadaan deliniator ini terlalu terlalu tinggi harganya.”Jika dilihat dari harga yang diajukan Dinas Perhubungan, nominalnya terlalu tinggi. Berdasarkan harga pasar, seharusnya nggak sampai segitu. Setidaknya, setengah harga dari itu,”kata Hasyim seraya menambahkan, kenaikkan harga yang ditetapkan tersebut, terlalu tinggi.

Seharusnya lanjut Hasyim, Dinas Perhubungan dapat memaksimalkan alokasi anggaran yang telah ada dengan program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan tepat sasaran. Sehingga kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran bisa ditekan.

Untuk diketahui berdasarkan RAPBD Medan 2010, diketahui juga jika Dinas Perhubungan Medan selain intuk pengadaan dan pemasangana juga mengajukan alokasi untuk belanja rehab deliniator senbilai Rp 45 juta.

Selanjutnya...

Karyawan Call Centre 116 Demo

MEDAN–Pelayanan pelayanan pelanggan Telkomsel terhambat sejak pukul 22.25 WIB, hal iin ternyata dikarenakan sekira 200 karyawan bagian call centre 116 yang bernaung di bawah PT Infomedia Nusantara berunjuk rasa malam tadi (7/1).

Ratusan karyawan ini memadati lapangan parkir Gedung Bank Sumut Jalan Imam Bonjol, sekitar Kantor Call Centre PT Infomedia Nusantara. Mereka keluar dari lokasi kerja sekitar pukul 22.20 WIB dan langsung berunjuk rasa untuk menuntut PT Infomedia Nusantara memperlakukan pekerja secara manusiawi.

Koordinator Aksi Fauzi Akmal mengatakan, selama ini PT Infomedia telah mengeksploitasi mereka. “Sejumlah hak normatif para pekerja di bagian call centre tidak dipenuhi oleh perusahaan. Salah satunya adalah uang lembur dan gaji pokok yang tidak sesuai dengan besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Medan,” terangnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, uang lembur yang diberikan kepada mereka tidak transparan. Kemudian gaji pokok tidak sesuai dengan UMK. “Sejak tahun lalu,kami hanya diberi gaji sebesar Rp918.000 setiap bulan. Padahal, UMK 2009,Rp1.020.000,”ujarnya.

Selain itu, jam kerja juga dianggap tidak manusiawi.Pengaturan jam kerja ini sangat menyulitkan karyawan. “Misalnya kami masuk kerja pukul 23.00 WIB, pulangnya pukul 08.30. Jam kerja ini membuat kami sulit. Apalagi ini tak dihitung lembur.Kemudian pengaturan shift juga sering berubah- ubah,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait unjuk rasa ini, Supervisor Call Centre Officer 116, Ade Mitra ketika dihubungi mengatakan ada konflik internal di tubuh mereka hingga terjadinya unjuk rasa ini. Sayangnya dirinya tidak banyak berkomentar menanggapi hal tersebut

Selanjutnya...

Rahudman: Hotel Griya Segera Ditutup

MEDAN–Setelah hotel Kesawan yang terletak d jalan Ahmad YAni ditutup paksa oleh Pemko Medan beberapa bulan yang lalu, kini tampaknya Hotel Griya di Jalan Tengku Amir Hamzah Medan juga akan ditutup oleh Pemko.

“Bila tidak memiliki ijin semetinya, kami akan segera tutup hotel tersebut,” terang Pj Walikota Medan Rahudman Harahap kepada Madani Online.

Rahudman sendiri mengaku, bahwasannya Hotel Griya tersebut yang berada tepat di belakang Bakso Semar tersebut beroperasi tanpa dilengkapi perijinan sebagaimana mestinya. Untuk itu sabungnya, dalam menegakkan Perda didaerah ini, maka Pemko akan menutup Hotel tersebut

Seperti penelusuran yang dilakukan Madani Online diketahui, hotel tersebut sebenarnya di peruntuhkan ijin bangunannya hanya Rumah Tempat Tinggal (RTT). Tapi belakangan beralih fungsi menjadi Hotel yang tanpa jelas ijinnya.

Sebelumnya Madani Online membertakan pengoperasian hotel tersebut juga tanpa dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Sehingga, dikhawatirkan, keberadaannya bisa saja membahayakan masyarakat yang berada disekitar hotel tersebut.

Selanjutnya...